Kemendiktisaintek Pastikan KIP-K Tanpa Pengurangan Anggaran

Kemendiktisaintek Pastikan KIP-K Tanpa Pengurangan Anggaran

JAKARTA - Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) memastikan Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) berjalan tanpa pengurangan anggaran. Hal tersebut berlaku juga untuk belanja sosial seperti Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K), Beasiswa Pendidikan Indonesia (BPI), beasiswa Afirmasi Pendidikan Tinggi (Adik), beasiswa Kerja Sama Negara Berkembang (KNB), serta beasiswa dosen dan tenaga kependidikan.

"Terkait dengan Kartu Indonesia Pintar Kuliah, tidak ada pemotongan alokasi anggaran," dalam rilis yang diterima Koran Jakarta, Selasa (18/2).

Dia menerangkan, alokasi anggaran pada 2025 sebesar 14.698 trilun rupiah untuk 1.040.192 mahasiswa penerima manfaat KIP-K. Untuk itu, seluruh mahasiswa yang telah dan sedang menerima KIP-K dapat meneruskan program belajar seperti biasanya.

"Bahwa belanja pegawai dan belanja sosial serta layanan publik yang berdampak langsung ke masyarakat tidak terdampak program efisiensi anggaran belanja negara," jelas rilis tersebut.

Terkait dengan Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN), perguruan tinggi akan terdampak pada item-item belanja sesuai dengan kriteria aktivitas yang telah ditetapkan antara lain perjalanan dinas, seminar, ATK, peringatan dan perayaan, serta kegiatan seremonial lainnya. Langkah efisiensi ini tidak boleh mempengaruhi keputusan perguruan tinggi dalam peningkatan Uang Kuliah Tunggal (UKT) tahun 2025.

Selanjutnya, tunjangan kinerja akan diberikan kepada dosen yang di PTN BLU yang belum menerapkan remunerasi bersama-sama dengan dosen yang ada di PTN Satker di lingkungan Kemendikti Saintek, dan dosen PNS Lembaga Layanan Dikti atau LL Dikti. Pemberian tunjanan kinerja ini menunjukkan prioritas terhadap dosen yang paling membutuhkan dalam peningkatan kinerja mereka. 

Saat ini sedang dilakukan proses finalisasi Perpres yang akan diselesaikan dalam waktu dekat. Kemdiktisaintek bersama kementerian dan lembaga terkait saat ini terus melakukan pemantauan dan evaluasi berkala terhadap langkah-langkah efisiensi belanja sehingga berdampak positif pada implementasi program layanan langsung ke masyarakat.