Pendanaan Negara Harus Lebih Efektif Dorong Pertumbuhan

JAKARTA - Asosiasi CEO, Pemimpin Bisnis dan Industri Indonesia atau Indonesian Business Council (IBC) menyatakan efisiensi anggaran pemerintah bukan menjadi suatu hambatan dalam memajukan perekonomian nasional sehingga target pertumbuhan 8 persen tetap bisa diwujudkan.

Ketua Dewan Pengawas IBC, Arsjad Rasjid di Jakarta, Rabu (12/2) mengatakan dengan diterapkan efisiensi anggaran melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025, justru membuat pendanaan yang dimiliki negara lebih efektif untuk mendorong pertumbuhan.

“Efisiensi itu kan kalau lebih efisien lebih baik. Ini kan hanya bagaimana menargetkan anggaran supaya mana yang bisa men-drive growth,” katanya.

Ia mengatakan bahwa efisiensi yang dilakukan Presiden tak harus selalu dipandang negatif, melainkan hal itu akan membantu alokasi anggaran yang lebih efektif. Justru efisiensi tersebut, bisa dimanfaatkan oleh pengusaha dalam negeri untuk melakukan ekspansi bisnis dan ikut andil dalam memajukan ekonomi nasional.

Hal itu bisa terjadi karena Pemerintah kini membuka peluang bisnis investasi yang besar bagi swasta di berbagai sektor. Seperti halnya pembangunan infrastruktur, swasembada pangan, serta diikutsertakan dalam program makan bergizi gratis (MBG).

“Dengan Pemerintah memberikan ruang untuk swasta, menurut saya sangat positif,” katanya.

Dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1/2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD 2025, Presiden Prabowo Subianto meminta penghematan anggaran hingga 306,69 triliun rupiah. Sementara, untuk belanja kementerian/lembaga (K/L), Presiden Prabowo memerintahkan efisiensi sebesar 256,1 triliun rupiah.

Menanggapi kebijakan tersebut, pengamat ekonomi dari UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat mengatakan optimisme terhadap efektivitas alokasi dana memang perlu diapresiasi, namun efisiensi anggaran juga memiliki risiko jika tidak dikelola dengan baik.

“Efisiensi anggaran ibarat pisau bermata dua. Di satu sisi, jika dilakukan dengan perencanaan matang, efisiensi dapat membuat pendanaan negara lebih efektif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun, di sisi lain, jika efisiensi dilakukan secara sembrono, justru dapat menimbulkan ketidakpastian dalam pertumbuhan ekonomi,” kata Achmad.

Ia juga menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam penerapan kebijakan efisiensi anggaran. Tanpa pengawasan yang ketat, efisiensi justru bisa menghambat sektor-sektor strategis yang menjadi penggerak utama ekonomi nasional, seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan.

Sebagai langkah antisipatif, Achmad merekomendasikan agar pemerintah memastikan setiap kebijakan efisiensi tetap mendukung investasi dan konsumsi domestik yang menjadi faktor utama pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian, target pertumbuhan 8 persen yang dicanangkan tetap dapat diwujudkan tanpa menimbulkan risiko bagi stabilitas ekonomi nasional.

Terobosan Penting

Profesor Ekonomi Bisnis Unika Atma Jaya, Rosdiana Sijabat mengatakan efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah merupakan terobosan penting dan strategis demi menjaga stabilitas anggaran. “Ini mencerminkan keberanian pemerintah menata tata kelola fiskal,”kata Rosdiana.

Efisiensi katanya memang harus dilakukan Pemerintah karena sangat penting untuk mendukung program program prioritas pemerintah yang diutamakan Presiden seperti halnya program MBG,” kata Rosdiana.

Sementara itu, pengamat ekonomi Salamudin Daeng mengatakan efisiensi adalah cara untuk bisa keluar dari goverment budget shutdown. “Jangan boros” harus menjadi sebuah paradigma baru yang perlu diselami oleh para birokrasi pemerintahan dan pelaku ekonomi.

Dia juga mendorong agar anggota kabinet lebih hati-hati dalam menyampaikan pernyataan ke publik karena sedari awal cara komunikasi Pemerintah salah yakni mengunakan pemotongan atau penghematan anggaran.

Pernyataan tersebut dipandang oleh pasar sebagai pernyataan krisis atau resesi. “Pernyataan semacam ini berbeda sama sekali maknanya dengan pernyataan pemerintah untuk mengurangi atau menghilangkan korupsi APBN,” katanya.

Pemerintah jelasnya harus meyakinkan publik dan internasional bahwa akan menaikkan belanja seperti perusahaan-perusahan setiap tahun yang mengumumkan kenaikan capital expenditure (capex) untuk menambah kepercayaan masyarakat dan investor.