Usulan Musrenbang Perlu Verifikasi Lapangan

JAKARTA – Tim teknis diharapkan berkoordinasi dengan kecamatan dan kelurahan untuk verifikasi usul-usul dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tahun 2025. “Jadi verifikasi lapangan itu bukan penolakan usul-usul, tapi membuktikan kebenarannya,” ucap Wali Kota Jakarta Selatan, Munjirin.

Dia mengungkapkan ini saat membuka sosialisasi Musrenbang kepada unsur-unsur pelaksana teknis. Munjirin menyatakan, sosialisasi kepada tim teknis dari berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) ini bertujuan agar usulan masyarakat dapat diakomodasi dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026.

Menurutnya, sebelum diakomodasi, usulan warga tersebut perlu disurvei dan diverifikasi dengan baik oleh tim teknis. “Tim teknis ini nantinya melihat, mengukur dan mencari informasi terkait usulan dalam Musrenbang seperti volume, ukuran, atau legalitas,” ujarnya, di Ruang Gelatik, Kantor Wali Kota Jakarta Selatan, Kamis (23/1).

Munjirin berpesan agar tim teknis nantinya dapat segera berkoordinasi dengan kecamatan dan kelurahan untuk survei lapangan. Sebab, dalam pelaksanaan survei atau verifikasi lapangan tujuannya untuk semangat membantu, bukan menolak usulan atau saling lempar usulan.

“Saya berharap seluruh tim teknis agar mempelajari dan dapat memahami mekanismenya,” tutur Munjirin. Dengan begitu, pelaksanaan Musrenbang dapat berjalan lancar dan menghasilkan usulan yang layak untuk diakomodasi dalam APBD. Semoga ini berdampak positif bagi warga.

Sementara itu, Kepala Suku Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Jakarta Selatan, Ahmad Saelani, menjelaskan, sosialisasi kepada tim teknis juga bertujuan menyampaikan informasi yang menjadi kebijakan dan kebaruan terkait dengan pedoman dan mekanisme Musrenbang Tahun 2025.

“Ada 94 tim teknis yang mengikuti sosialisasi seperti dari Sudin Bina Marga, Sudin SDA, Sudin Pora, dan Sudin Perhubungan,” jelasnya. Munjirin berharap, dengan adanya sosialisasi diharap dapat memberikan pemahaman terkait pedoman, termasuk yang ada dalam template ataupun standardisasi usulan Musrenbang.

“Semoga tahun 2025 ini usulan Musrenbang dapat direalisasikan dengan baik agar manfaatnya dirasakan warga,” tandasnya.

44 Usulan

Sementara itu, ada 44 usulan yang diajukan dalam Pra Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Kelurahan Rawasari, Rabu (22/1) yang akan diverifikasi jajaran organisasi perangkat daerah (OPD) tingkat kecamatan.

Lurah Rawa Sari, Muhammad Arief, menjelaskan, 44 usulan itu merupakan usulan dari sembilan RW. Dari keseluruhan RW, hanya RW 01 yang mengajukan empat usulan. Sedangkan RW lainnya mengajukan 5 usulan. Nantinya, hasil verifikasi akan dibahas kembali dalam tahap Musrenbang Kelurahan Rawasari.

“Seluruh usulan akan dilanjutkan dengan verifikasi jajaran OPD tingkat kecamatan,” katanya, Kamis (23/1). Arief menjelaskan, verifikasi dilakukan untuk memastikan usulan yang diajukan tepat sasaran, sesuai dengan jumlah dan tidak ada kesalahan lokasi.

Dalam verifikasi, ungkap Arief, akan diperhatikan berbagai aspek seperti titik koordinat pekerjaan, tingkat urgensi usulan pekerjaan, banyaknya manfaat dan besaran anggaran. Menurut Arief, dari total 44 usulan, 38 di antaranya merupakan usulan fisik. Sisanya, enam usulan berupa pengadaan barang dan usulan nonfisik nihil.

Arief melanjutkan, dari total 44 usulan yang terbanyak terkait perbaikan jalan. Usulan ini ditujukan ke Suku Dinas Bina Bina Marga Jakarta Pusat. Ada sebanyak 17 usulan. Selanjutnya, ke Suku Dinas Perhubungan Jakarta Pusat 13 usulan dan Suku Dinas Sumber Daya Air, delapan usulan.

“Untuk jadwal Musrenbang, kami masih menunggu arahan Bappeda,” tegas Arief. Ketua RW 08 Rawasari, Ujang Iswandi, mengungkapkan, akan mengajukan lima usulan perbaikan jalan dan saluran permukiman. “Semoga usulan kami bisa ditindaklanjuti dan disepakati dalam Musrenbang,” harapnya.