Usut Tuntas Pagar Laut, Anggota Komisi IV Usulkan Bentuk Pansus

JAKARTA - Anggota Komisi IV DPR RI mengusulkan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) untuk mengusut tuntas persoalan pagar laut, khususnya di perairan Kabupaten Tangerang, Banten. 

Dengan terbitnya izin Hak Guna Bangunan (HGB) dan Sertifikat Hak Milik (SHM) di pagar laut Tangerang tersebut, Anggota Komisi IV, Slamet mengatakan, hal itu sudah cukup sebagai bentuk ditemukannya pelanggaran di wilayah laut.

“Kita akan panggil dulu Menteri untuk tahu sejauh mana duduk persoalannya. Kalau nanti ditemukan terbit izin HGB, sertifikat keluar, maka (pembahasan) ini kan sudah lintas Komisi," kata Slamet usai Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI ke pagar laut di perairan Tangerang, Desa Tanjung Pasir, Kabupaten Tangerang, Banten, Rabu (22/1). 

"Oleh karena itu, kita akan kaji dulu secara mendalam, kalau memang tidak mampu secara official Komisi IV maka kita akan dorong nantinya untuk menjadi Pansus,” jelasnya.

Tak hanya pembongkaran pagar laut, Slamet menambahkan, setelah kunjungan dan pembicaraan dengan Kementerian terkait, Komisi IV akan memberikan rekomendasi dalam bentuk Pansus.

“Karena kalau ingin menyelesaikan masalah ini sampai tuntas, harus dibentuk Pansus dan kami melihat bahwa semangat Presiden untuk menegakkan hukum atas pelanggaran ini sangat kuat. Sehingga kami di khususnya Komisi IV akan memberikan support dan dukungan terhadap proses ini,” katanya.

Terkait nelayan yang terdampak pada persoalan ini, kata Slamet, Komisi IV berencana melakukan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama nelayan khususnya setelah pembongkaran laut di perairan Tangerang tersebut.

“Nelayan akan kami awasi terus setelah pembongkaran-pembongkaran ini, kita akan kawal terus dan berkomunikasi bahkan dalam waktu dekat  tadi saya sudah komunikasi dengan Ibu Ketua akan kita panggil RDPU dengan para nelayan setelah dilakukannya kunjungan pada hari ini,” katanya.