Menko Pangan Minta Pemda Percepat Swasembada Pangan

Medan - Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan meminta seluruh pemerintah daerah (pemda) turut berkontribusi penuh dalam mewujudkan kebijakan Astacita Presiden Prabowo Subianto untuk mencapai swasembada pangan.

"Swasembada pangan menjadi top prioritas yang harus harus menjadi visi dan visi kita bersama," ujar Zulkifli Hasan pada Rapat Koordinasi Bidang Pangan Sumatera Utara, di Medan, Selasa (21/1).

Seperti dikutip dari Antara, menurut Zulkifli Hasan, dalam mendukung kebijakan Astacita Presiden Prabowo, maka harus didukung seluruh pemda dan  pemangku kebijakan terkait.

"Kita harus awasi bersama-sama, tidak mungkin pemerintah pusat saja, begitupun pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, karena yang mencakup swasembada pangan seluruh pemangku kebijakan terkait," kata dia.

Dalam rapat yang dihadiri seluruh unsur pemda di Sumut ini, Zulkifli Hasan menyampaikan detail perubahan luas lahan baku sawah 2019-2024 untuk 16 provinsi sekitar 7.384.341 hektare atau turun 79.607 hektare dalam lima tahun.

Sedangkan, dia memaparkan untuk luas lahan baku sawah menurut ketersediaan irigrasi berdasarkan data November 2024 sekitar 7.384.241 hektare yang terdiri dalam luas baku daerah irigrasi dan daerah irigrasi rawa 4.727.588 hektare dan luar luas baku daerah irigrasi dan daerah irigrasi rawa sekitar 2.656.753 hektare.

Lalu, tren luas panen, produksi dan produktivitas berdasarkan data 2024 tercatat 10.05 juta hektare luas panen, 5.24 ton produktivitas dan 52.66 hektare jumlah produksi atau turun jika dibandingkan pada tahun 2019 yang tercatat 10.68 juta hektare luas panen,5.11 ton produktivitas dan 54.60 produksi.

Sementara untuk anggaran ketahanan pangan tahun 2025 secara nasional telah ditetapkan sebanyak 144,6 triliun rupiah dengan rincian anggaran melalui kementerian dan lembaga 59,42 triliun rupiah.

Optimalkan Lahan

Pada kesempatan yang sama, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) Yandri Susanto mengatakan, dalam mendukung kebijakan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto untuk swasembada pangan diperbolehkan menggunakan anggaran dana desa.

"Permendes No 2 tahun 2024 sudah diundangkan, di mana salah satu isi pasalnya ialah sekurang-kurangnya 20 persen dana desa untuk swasembada pangan," ujar Yandri Susanto pada Koordinasi Bidang Pangan Sumatera Utara, di Medan, Selasa.

Dia mengatakan, dana desa yang dialokasikan untuk kegiatan ketahanan pangan dalam mendukung swasembada pangan melibatkan BUMDesa, BUMDESMA serta lembaga ekonomi masyarakat di desa.

Menurut Yandri, desa merupakan wilayah yang memegang peran penting dalam swasembada pangan karena memiliki lahan yang harus dioptimalkan untuk mewujudkan kebijakan Asta Cita Presiden Indonesia tersebut.

Rapat Koordinasi yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan, Yandri menyampaikan bahwa dana desa yang akan dialokasikan untuk ketahanan pangan pada 2025 diperkirakan sebesar Rp16 triliun atau lebih tinggi jika dibandingkan pada alokasi dana desa 2024.

"Total anggaran desa se-Indonesia Rp71 triliun, sekurang-kurangnya Rp16 triliun untuk swasembada pangan, bahkan boleh sampai Rp20 triliun untuk menunjang swasembada pangan dalam hal menyuplai bahan baku makan bergizi," kata dia.