Kemiskinan di 20 Provinsi Masih Melampaui Angka Nasional

JAKARTA - Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan angka kemiskinan di Indonesia pada September 2024 tercatat sebanyak 24,06 juta orang, atau turun 1,16 juta orang dibandingkan dengan Maret 2024. Tingkat kemiskinan itu turun 0,46 persen dari 9,03 persen pada Maret 2024 menjadi 8,57 persen per September 2024.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (15/1) mengatakan berdasarkan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) periode September 2024, pencapaian tersebut merupakan pertama kalinya tingkat kemiskinan menyentuh angka 8 persen, selama ini selalu di atas 9 persen. Dilihat dari sebarannya, 20 provinsi persentase tingkat kemiskinannya di atas atau lebih tinggi dari angka kemiskinan nasional yaitu 8,57 persen. Sedangkan, 18 provinsi tingkat kemiskinan sudah di bawah rata-rata nasional.

 “Jika dibandingkan dengan Maret 2024, sebanyak lima provinsi mengalami kenaikan tingkat kemiskinan, yaitu Jambi, Kepulauan Bangka Belitung, Kalimantan Tengah, Papua, dan Papua Selatan,” kata Amalia. Tingkat kemiskinan tertinggi tercatat di Papua Pegunungan sebesar 29,66 persen dan terendah di Bali dengan angka 3,80 persen.

 “Hal ini mencerminkan bahwa masih adanya variasi yang cukup besar dalam tingkat kemiskinan antarwilayah di Indonesia,” katanya. Berdasarkan kelompok pulau, wilayah dengan persentase penduduk miskin terbesar berada di wilayah Pulau Maluku dan Papua, yaitu sebesar 18,62 persen. Sementara persentase penduduk miskin terendah berada di Pulau Kalimantan, yaitu sebesar 5,30 persen.

Kendati demikian, dari sisi jumlah, sebagian besar penduduk miskin masih terkonsentrasi di Pulau Jawa dengan jumlah mencapai 12,62 juta orang, sedangkan jumlah penduduk miskin terendah berada di Pulau Kalimantan dengan 910 ribu orang.

 Masih terkonsentrasinya penduduk miskin di Pulau Jawa yang secara persentase mencapai 52,45 persen karena jumlah penduduk yang menghuni Pulau Jawa juga terbesar di Indonesia yaitu 55,84 persen. “Jadi, mohon dibedakan antara jumlah dengan persentase. Karena persentasenya kecil, 8,05 persen, artinya hanya ada 8 penduduk miskin di Pulau Jawa dari setiap 100 penduduk,” katanya.

Ekonomi Lesu

Direktur Eksekutif Indef Esther Sri Astuti mengatakan dengan sebagian besar provinsi angka kemiskinannya masih di atas nasional menunjukkan ekonomi lesu yang juga tecermin dari dari deflasi lima bulan berturut-turut Mei sampai September 2024.

 Selain itu, gini ratio yang menunjukkan ketimpangan ekonomi masih berkisar 0,379. Dari tahun ke tahun tidak ada perubahan ketimpngan ekonomi yang signifikan artinya kondisi kemiskinan masih nyata. Oleh sebab itu, perlu menerapkan strategi pengentasan kemiskinan yang terarah dengan lima komponen kunci yakni pendidikan, produksi, relokasi, kompensasi ekologis dan bantuan sosial.