Pemkab Bangka Barat Bersama DPD RI Bahas Program Makan Bergizi Gratis

Doc: ANTARA

Ket. Pemkab Bangka Barat bersama anggota DPD RI, Zuhri M. Syazali, melakukan pertemuan bersama unsur forkopimda dan sejumlah pemangku kepentingan untuk menyukseskan program Makan Bergizi Gratis.

BABEL – Pemerintah Kabupaten Bangka Barat melakukan pertemuan dengan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Zuhri M Syazali, membahas program Makan Bergizi Gratis yang akan dilaksanakan tahun ini.

"Kami telah melakukan uji coba program Makan Bergizi Gratis ini pada November 2024, di beberapa sekolah sampel di seluruh kecamatan, dan hasilnya kita cukup siap menjalankan program nasional tersebut," kata Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka Barat, Mohammad Soleh, di Mentok, Babel, Jumat (10/1).

Menurut dia, pada pelaksanaan uji coba program tersebut diketahui beberapa kendala yang akan menjadi pertimbangan dalam pelaksanaannya nanti.

Pada tahap uji coba tersebut,Pemkab juga melibatkan sejumlah instansi dan pemangku kepentingan lain untuk bersama-sama menyiapkan menu yang direkomendasikan para ahli gizi dan tenaga kesehatan yang terlibat.

"Berdasarkan hasil uji coba, kita mendapatkan gambaran besaran biaya yang dibutuhkan untuk satu porsi makan ditambah susu sekitar 25.000 rupiah, sedangkan berdasarkan informasi yang kita dapatkan, anggaran dari APBN 10.000rupiah/porsi," katanya.

Menurut dia, Pemkab Bangka Barat masih memerlukan kebijakan untuk penambahan anggaran pelaksanaan makan bergizi gratis tersebut.

"Untuk saat ini, kami masih menunggu arahan dari pemerintah pusat.Kita sampaikan ini agar nanti ada penyesuaian anggaran," katanya.

Menurut dia, program nasional Makan Bergizi Gratis akan memberikan dampak positif, tidak hanya pada upaya menyiapkan generasi berkualitas, namun juga meningkatkan perekonomian masyarakat dan daerah.

Anggota DPD RI perwakilan Provinsi Babel, Zuhri M. Syazali, mengatakan program Makan Bergizi Gratis penting dilaksanakan untuk meningkatkan derajat kesehatan, kualitas pendidikan, dan perekonomian masyarakat.

"Berbagai kendala yang terjadi untuk melaksanakan program ini akan kita coba atasi bersama.Kita carikan solusi dan regulasi agar program ini dapat berjalan sesuai harapan," katanya.

Dari pertemuan tersebut, berbagai kendala dan masukan terkait program Makan Bergizi Gratis akan disampaikan pada rapat kerja dengan Badan Gizi Nasional dan pemangku kepentingan lain.

Menurut dia, program Makan Bergizi Gratis harus fokus dan seluruh pemangku kepentingan memiliki komitmen bersama, karena program ini program pemerintah pusat yang akan berdampak signifikan terhadap masyarakat dan daerah.

"Sebagai Anggota DPD RI, kami tetap memiliki perhatian untuk membantu menyelesaikan berbagai permasalahan yang ada di daerah untuk kepentingan masyarakat dan daerah, karena saya mewakili daerah," katanya.