PMG Harus Berkelanjutan

JAKARTA - Program Makan Gratis (PMG) tidak boleh disimpangkan seperti untuk guru atau warga sekitar. “Jadi, PMG hanya untuk para pelajar,” tandas Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Jakarta Sarjoko, Selasa.

“Sasaran penerima MBG adalah siswa yang ada di sekolah,” katanya. PMG dimulai Senin (6/1) untuk 26 provinsi, termasuk Jakarta. Terdapat sekitar 190 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau Dapur PMG yang beroperasi untuk menyediakan makanan bergizi untuk anak-anak sekolah dan ibu hamil.

Di Jakarta, pelaksanaannya menjangkau sebanyak 12.000 siswa penerima manfaat. Siswa-siswa ini mendapatkan suplai makanan dari empat dapur dari SPPG Halim yang menyediakan makanan untuk delapan sekolah (dengan total penerima manfaat 2.953 siswa).

Selanjutnya, SPPG Ciracas menyiapkan MBG untuk sembilan sekolah (3.055 siswa), kemudian, SPPG Palmerah menyiapkan MBG untuk 11 sekolah (2.987 siswa), sementara SPPG Pulogebang sebanyak 13 sekolah (3.059 siswa).

Sarjoko menyebutkan nantinya akan ada 13 SPPG lainnya yang dioperasikan untuk mendistribusikan makanan bergizi untuk PMG sehingga totalnya nanti menjadi 17 SPPG.

Sarjoko mengatakan untuk peserta didik, program makan gratis bertujuan untuk mendukung tumbuh kembang yang optimal, meningkatkan konsentrasi belajar, serta mendukung kesehatan di berbagai jenjang pendidikan. Program ini tidak hanya memberikan makanan, tetapi juga memperhatikan kualitas dan keberagaman menu. Program disertai sosialisasi budaya “Habiskan Porsi Makanmu.”

“Kami berkoordinasi intensif dengan semua SPPG yang merupakan kepanjangan tangan dari Badan Gizi Nasional untuk memastikan pelaksanaan PMG di Jakarta berjalan lancar,” kata Sarjoko.

Berkelanjutan

Sementara itu, Analis Komunikasi Politik Hendri Satrio atau akrab disapa Hensa menilai program makan gratis harus berkesinambungan untuk mengutamakan kepentingan rakyat. “Bagus program ini sudah berjalan, tapi harus terus dijalankan secara konsisten dan berkesinambungan. Jangan hanya pada awalnya berjalan,” kata Hensa kepada wartawan di Jakarta, Selasa.

Hensa mengapresiasi keberhasilan program tersebut dapat berjalan sebelum umur 100 hari pemerintah baru. Di sisi lain, dia berharap pemerintah jangan ragu untuk meminta bantuan kepada masyarakat, baik dari sisi pembiayaan atau lainnya, untuk mewujudkan konsistensi dari program ini.

Ditambahkan pemerintah pun harus memberikan manfaat lain jika meminta bantuan kepada masyarakat. Salah satu yang dia soroti adalah perbaikan penegakan hukum di Indonesia agar semakin baik dan adil kepada rakyat.

“Jadi ngomong saja, jangan malu minta tolong kepada rakyat. Tetapi kalau ditolongin, tolong juga penegakan hukum dibenahi. Jangan ada lagi kasus seperti korupsi 300 triliun hanya dihukum 6,5 tahun dan sebagainya,” ujarnya.

Hensa menekankan, program makan bergizi gratis ini memang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat.

“Saya merasa pemerintah juga penting untuk melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala agar program benar-benar bisa terus memberikan manfaat yang diharapkan,” jelasnya. Anggaran untuk makan gratis setelah melalui uji coba sebesar 10 ribu per paket untuk di Pulau Jawa. Sedangkan di luar Pulau Jawa menyesuaikan dengan ketersediaan pangan dan rekomendasi dari para ahli gizi.