Permasalahan Pinjol Tak Kunjung Tuntas, Wakil Rakyat Ini Soroti Keseriusan Pemerintah

JAKARTA – Sejumlah wakil rakyat menyoroti banyaknya kasus bunuh diri akibat terjerat pinjaman online (pinjol). Pasalnya, selama ini belum ada political will atau komitmen pemerintah menyelesaikan masalah pinjol yang telah merugikan masyarakat dan negara.

"Pinjol ini sudah bukan lagi hanya sebagai masalah finansial, tetapi juga telah merusak berbagai sendi kehidupan, termasuk sosial ekonomi masyarakat. Tidak sedikit orang yang bunuh diri akibat terjerat pinjol," kata Wakil Ketua DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal, di Jakarta, Jumat (20/12).

Cucun pun merasa heran, banyaknya dampak pinjol yang merusak tatanan kehidupan bermasyarakat tak juga membuat pemegang kebijakan melakukan terobosan dalam pemberantasan pinjaman online.

“Tak ada political will regulator untuk tegas memberantas pinjol. Padahal dampaknya sangat nyata dirasakan masyarakat. Kasus pinjol bisa menghilangkan nyawa ini seharusnya menjadi tamparan untuk pemerintah dan penegak hukum agar lebih memperhatikan kesejahteraan rakyat," sambung Politisi Fraksi PKB ini.

Per 29 Oktober 2024, jumlah perusahaan pinjol legal yang terdaftar dan berizin di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ada 97 perusahaan. Meskipun pemerintah sudah banyak menutup situs-situs pinjol ilegal, namun sampai sekarang penyedia layanan pinjaman dengan iming-iming bunga tak masuk akal itu masih banyak menjamur.

Cucun menilai kurangnya akses pinjaman atau kredit sehat yang disediakan negara membuat masyarakat beralih kepada pinjol atas kemudahan syaratnya, padahal dampak di kemudian hari sangat besar karena bunga tinggi.

"Pinjol akhirnya jadi jalan pintas untuk mendapatkan uang hanya karena syarat pencairannya mudah. Faktor-faktor seperti ini kurang mendapat perhatian dari pembuat kebijakan," ungkap legislator dari dapil Jawa Barat II itu.

Cucun yang juga merupakan pimpinan DPR koordinator bidang kesejahteraan masyarakat (Kesra) ini pun meminta pemerintah menyelesaikan masalah pinjol dari hulu ke hilir.

Di sisi lain, data Statistik Fintech Lending OJK 2023 menyebutkan mayoritas nasabah pinjol adalah generasi muda, terutama dari kelompok usia 19 sampai 34 tahun. Generasi Z dan Milenial, tercatat sebagai kelompok usia penerima terbesar kredit pinjol, yakni 54,06 persen atau mencapai 27,1 triliun rupiah.

Cucun menilai kurangnya literasi tentang dampak pinjol dan kemudahan akses layanannya menjadi salah satu sebab. "Kami bersama dengan OJK terus menyosialisasikan bahaya pinjaman online ilegal dan judi online, serta memberikan informasi mengenai tempat melapor jika masyarakat menjadi korban,” jelas Cucun.

Belum Merata

Peneliti ekonomi digital Celios, Nailul Huda, mengatakan pertumbuhan ekonomi digital tak terlepas dari kejahatan yang mengintai. Dirinya mengungkapkan, saat ini, nilai National Cyber Security Index Indonesia berada pada peringkat ke-48 dari 176 negara dengan skor 63,64, di bawah rata-rata global yang mencapai 67,08 poin.

"Keadaan tersebut mengindikasikan walaupun pengesahan regulasi, pembentukan badan pengawas keamanan siber, dan adopsi teknologi baru seperti blockchain, tetapi masih adanya infrastruktur keamanan siber yang belum merata, serta tingginya insiden serangan siber di media sosial, perdagangan daring, dan institusi keuangan memperburuk situasi keamanan data di Indonesia," pungkas Huda.