Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Kaltim Ungkat Hasil Ristel di 10 Daerah Penyangga IKN

SAMARINDA - Badan Riset dan Inovasi Daerah (Brida) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) mengungkap hasil riset di 10 wilayah penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN) melalui pendekatan ekologi ekoregion, ekonomi, sekaligus untuk menentukan peran strategis masing-masing.

Sebanyak 10 daerah itu merupakan kabupaten/kota di Kaltim yakni Balikpapan, Samarinda, Penajam Paser Utara, Paser, Kutai Kartanegara, Kutai Barat, Mahakam Ulu, Bontang, Kutai Timur, dan Kabupaten Berau.

“Hasil riset diketahui bahwa kabupaten/kota di Kaltim merupa­kan daerah penyangga IKN dengan peran berbeda, misalnya di Kota Balikpapan dengan peran dominan saat ini berupa industri pengolahan dan konstruksi,” kata Kepala Brida Kaltim, Fitriansyah di Samarinda, Kamis (12/12).

Kota Samarinda dengan dominasi konstruksi, perda­gang­an besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, Kabupaten Penajam Paser Utara dengan dominasi kons­truksi, pertambangan dan penggalian.

Kabupaten Paser dengan dominasi pertambangan dan penggalian, pertanian, kehutanan, dan perikanan, Kabupaten Kutai Kartanegara dengan dominasi pertambangan dan penggalian, pertanian, kehutanan, dan perikanan, Kabupaten Kutai Barat dengan dominasi pertambangan dan penggalian, pertanian, kehutanan, dan perikanan.

Kabupaten Mahakam Ulu dengan dominasi konstruksi, pertanian, kehutanan, dan perikanan, Kota Bontang dominasi industri pengolahan dan konstruksi, Kabupaten Kutai Timur dominasi pertambang­an dan penggalian, pertanian, kehutanan, dan perikanan, Kabupaten Berau sama dengan dominasi di Kutai Timur.

“Riset ini merupakan direktif dari Pj Gubernur Kaltim yang menginginkan buffer zone (wilayah penyangga) IKN di Kaltim dapat diketahui potensi dan perannya ma­sing-masing, karena beliau berharap tidak hanya IKN yang tumbuh, namun Kaltim seba­gai mitra juga harus ikuti berkembang secara inklusif,” kata Fitri.

Sedangkan kaitan wilayah penyangga dengan perencanaan pembangunan daerah, katanya, masing-masing program memiliki konsep berbeda, misalnya pada program pemberdayaan masyarakat dalam penataan bangunan dan lingkungan, maka kaitan dengan buffer zone adalah mitigasi urban dan turunannya.

Kemudian pada pengelolaan hidrologi dan kualitas lingkungan kewenangan provinsi, kaitannya adalah dengan penyedia­an air bersih dan fungsi sungai di ekologi buffer zone. “Untuk pengelolaan taman keanekaragaman hayati di luar kawasan hutan, maka yang harus dilakukan adalah perlindungan ekosistem di ekologi buffer zone berbasis kawasan lindung, seperti di Teluk Balikpapan, Sungai Wain, dan lainnya,” kata Fitri.

Sementara itu, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Penajam Paser Utara, Provinsi Kaltim sebagai daerah mitra IKN, bersiap menyambut investor yang berminat melakukan investasi di daerah Benuo Taka tersebut.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Kabupaten Penajam Paser Utara Nurlaila di Penajam, Kaltim, Rabu, mengatakan wilayahnya menjadi daya tarik bagi para investor dalam maupun luar negeri setelah Kecamatan Sepaku ditetapkan menjadi ibu kota baru Indonesia.

Menurut dia, Kabupaten Penajam Paser dilirik penanam modal dari luar negeri, seperti Maroko, Bahrain, dan Kamboja. Perwakilan dari negara tersebut sudah meninjau potensi investasi yang cocok dikembangkan di kabupaten tersebut. Ant/S-2