Wapres Sara Duterte Hadapi Tuntutan Pemakzulan Kedua

MANILA - Wakil Presiden Filipina, Sara Duterte, pada Rabu (4/12) kembali menghadapi pengaduan pemakzulan kedua saat ia menghadapi penyelidikan atas dugaan ancaman pembunuhan terhadap Presiden Ferdinand Marcos Jr dan tuduhan penyelewengan dana pemerintah.

Putri mantan Presiden Rodrigo Duterte itu telah diterpa kekacauan politik setelah aliansinya dengan Marcos Jr tiba-tiba runtuh menjelang pemilihan paruh waktu tahun 2025.

Pada Juni lalu, Wapres Duterte mengundurkan diri dari jabatannya di kabinet sebagai menteri pendidikan setelah hubungan antara kedua keluarga berkuasa tersebut mencapai titik kritis..

Tuntutan pemakzulan pada 4 Desember diajukan oleh para aktivis, guru, mantan anggota kongres dan lainnya yang menuduh Duterte mengkhianati kepercayaan publik atas dugaan penyalahgunaan dana publik senilai jutaan dollar saat ia menjabat sebagai menteri pendidikan, kata koalisi sayap kiri Makabayan.

“Penyalahgunaan dana rahasia senilai lebih dari setengah miliar peso (8,5 juta dollar AS) yang dilakukan wakil presiden secara terang-terangan, khususnya pencairan dana mencurigakan sebesar 125 juta peso hanya dalam kurun waktu 11 hari di penghujung tahun 2022, merupakan pengkhianatan serius terhadap kepercayaan publik,” kata mantan anggota kongres Teddy Casino, salah satu pengadu, dalam sebuah pernyataan.

“Masyarakat Filipina, terutama para pembayar pajak yang menanggung beban pendanaan operasi pemerintah, berhak mendapatkan akuntabilitas dari pejabat tertinggi kedua,” tegas dia.

Sebelumnya pada Selasa (3/12), koalisi aktivis yang berbeda juga mengajukan tuntutan pemakzulan terhadap Duterte dan menuduhnya melakukan korupsi dan pelanggaran.

Wapres Duterte membantah telah menyalahgunakan dana publik.

Tambah Kesulitan

Tidak jelas apakah salah satu dari dua kasus pemakzulan yang diajukan terhadap Duterte pekan ini akan mendapat dukungan dari sepertiga anggota parlemen yang dibutuhkan untuk dipindahkan ke persidangan Senat.

Meskipun sekutu-sekutu Marcos Jr memegang mayoritas di DPR, Presiden Filipina itu secara terbuka menyebut upaya-upaya semacam itu hanya membuang-buang waktu.

Berdasarkan konstitusi negara tersebut, proses pemakzulan tidak dapat dimulai terhadap orang yang sama lebih dari satu kali dalam setahun, yang berarti DPR, tempat kedua pengaduan diajukan, harus memilih satu atau menggabungkannya.

Keluhan terbaru ini menambah kesulitan hukum yang dihadapi Duterte saat ia menghadapi penyelidikan atas dugaan ancaman pembunuhan terhadap Presiden Marcos Jr dan penyelidikan lain terkait penggunaan dana pemerintah olehnya.

Duterte dipanggil setelah konferensi pers di mana ia mengaku telah memberitahu seseorang untuk membunuh presiden jika ancaman terhadap nyawanya sendiri dilakukan. Ia kemudian mengatakan komentar tersebut disalahartikan.