Ini yang Dilakukan KPU DKI Terkait Kurangnya Partisipasi Pemilih Pilkada

Jakarta - Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI bersiap melakukan evaluasi terkait kurangnya partisipasi pemilih atau golongan putih (golput) usai proses pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada).

"Mungkin evaluasi itu bisa dilaksanakan setelah pilkada," kata Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat KPU Provinsi DKI Jakarta, Astri Megatari di sela kegiatan rekapitulasi penghitungan suara tingkat kota Jakarta Selatan, Jakarta, Rabu.

Astri merespons itu terkait angka partisipasi pemilih pada Pilkada Jakarta 2024 yang tercatat hanya 53,05 persen dari 8,2 juta daftar pemilih tetap (DPT).

Dia menegaskan akan melakukan evaluasi, namun hingga kini KPU DKI masih fokus melakukan rekapitulasi di tingkat kota hingga provinsi.

"Mungkin nanti untuk ke depan, bahan evaluasi ini bisa menjadi masukan juga bagi penyelenggaraan pemilu atau pilkada selanjutnya," jelasnya.

Kemudian, dia menyatakan telah mendengar banyaknya pandangan mengenai partisipasi pemilih yang rendah dari ahli maupun pengamat.

Dari hal itu, maka KPU DKI berjanji akan melakukan evaluasi agar hasil bisa dipertanggungjawabkan dan menjadi perbaikan.

"Apapun hasilnya, tentunya hal ini akan menjadi bahan evaluasi bagi kami," ujarnya.

Termasuk juga soal tim pasangan calon (paslon) nomor urut 1, Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) yang mendesak pemungutan suara ulang (PSU) lantaran partisipasi pemilih rendah, hal ini dinilai sebagai masukan pula.

Permintaan PSU itu didesak karena partisipasi pemilihnya yang terbilang rendah dan ada beberapa faktor lainnya.

Salah satu faktornya yakni warga tidak menerima formulir C6 pemberitahuan atau undangan untuk memilih di tempat pemungutan suara (TPS).

"Adanya masukan dari paslon terkait hal tersebut, tentunya kami menerima masukan itu seluas-luasnya," ucapnya.

KPU DKI Jakarta telah menetapkan tiga paslon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta maju dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta.

Ketiga paslon tersebut adalah Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) nomor urut 1, Dharma Pongrekun-Kun Wardana (Dharma-Kun) dari independen nomor urut 2 dan Pramono Anung-Rano Karno (Pram-Doel) nomor urut 3.