Impor Sapi Lemahkan Daya Saing Lokal

Kebijakan impor sapi perah sangat ironis karena dilakukan di tengah situasi di mana produksi susu lokal tidak terserap maksimal.

JAKARTA - Rencana impor dua juta sapi perah oleh 60 perusahaan untuk memenuhi kebutuhan susu nasional dinilai melemahkan daya saing peternak lokal. Padahal, semestinya peternak lokal perlu diberikan kesempatan untuk memanfaatkan pasar domestik.

Anggota Komisi VI DPR RI, Herman Khaeron, menyayangkan kebijakan tersebut, terutama di tengah situasi di mana produksi susu lokal tidak terserap maksimal. Menurutnya, langkah ini mencerminkan lemahnya pengelolaan sektor pangan, yang seharusnya menjadi kekuatan utama Indonesia sebagai negara agraris.

"Sebagai negara agraris, kita punya potensi besar untuk memenuhi kebutuhan pangan sendiri, bahkan untuk ekspor. Tapi, lihat apa yang terjadi? Produksi susu petani lokal di Boyolali terbuang percuma, sementara kita malah mengimpor sapi," ungkap Herman, di Jakarta, akhir pekan lalu.

Dirinya menilai persoalan utama bukan pada kapasitas produksi, melainkan pada pengelolaan distribusi yang tidak efektif dan efisien. Dia mendesak pemerintah segera mengonsolidasikan lintas sektor, termasuk kementerian, agar memastikan hasil produksi memiliki pasar yang jelas.

“Petani kita mampu menghasilkan produk dalam jumlah besar, tetapi distribusinya belum didukung sistem yang memadai. Ini bukan hanya berdampak pada peternak susu, tetapi juga pada petani wortel, bawang merah, dan cabai yang sering kali mengalami krisis harga. Pola seperti ini harus segera diakhiri,” jelasnya.

Herman juga menekankan pentingnya pembangunan sistem distribusi berbasis klaster agraris yang menghubungkan produksi langsung dengan pasar. “Jika pemerintah mampu menciptakan klaster agraris yang terkelola dengan baik, maka produksi, distribusi, dan pemasaran dapat terintegrasi. Ini adalah solusi jangka panjang,” tambahnya.

Menurutnya, rencana impor sapi perah justru berpotensi melemahkan daya saing petani lokal. Dalam kondisi peternak susu lokal yang sudah menghadapi tantangan besar, kebijakan ini dapat semakin membebani mereka.

"Kita seharusnya fokus memperkuat produksi lokal. Kalau tidak, petani kita akan semakin kehilangan harapan," tegas Herman.

Dia juga mengaitkan isu ini dengan program nasional, seperti Makan Bergizi Gratis, yang dirancang untuk meningkatkan gizi masyarakat sekaligus memberdayakan ekonomi daerah. Menurut Herman, program ini dapat dimanfaatkan untuk memaksimalkan penyerapan produksi lokal.

"Para pembantu Presiden harus segera merumuskan kebijakan konkret dan berkelanjutan. Keterlambatan menangani persoalan ini tidak hanya merugikan petani, tetapi juga mengancam ketahanan pangan nasional," ujarnya.

Proses Izin

Wakil Menteri Pertanian, Sudaryono, sebelumnya menyampaikan 60 perusahaan dari dalam dan luar negeri akan berinvestasi di industri sapi perah. Perusahaan-perusahaan ini akan mengimpor sapi perah hidup dengan total sekitar dua juta ekor.

Sudaryono menjelaskan langkah ini dilakukan untuk mengimbangi pertumbuhan kebutuhan susu akibat meningkatnya jumlah penduduk. Saat ini, impor sapi masih dalam proses perizinan, dan pemerintah sedang mencocokkannya dengan kelompok peternak yang ada.