Indonesia Bertekad Lindungi Investasi yang Masuk

» Presiden Prabowo menilai kepastian hukum merupakan salah satu aspek yang sangat dibutuhkan dunia bisnis swasta.

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia terbuka untuk lebih banyak investasi dan bisnis yang masuk ke Tanah Air serta bertekad melindungi semua investasi. Sektor swasta berperan penting dalam mendukung perekonomian Indonesia. Demikian disampaikan Presiden Prabowo dalam sambutan kunci di acara APEC CEO Summit di Peru, Kamis (14/11) waktu setempat.

“Indonesia terbuka untuk lebih banyak bisnis. Kami bertekad melindungi semua investasi, memberikan kondisi ekonomi yang mendukung dan aktif terlibat dalam organisasi ekonomi utama dunia, serta bekerja sama dengan Anda semua untuk menciptakan kesejahteraan bersama,” kata Prabowo sebagaimana disaksikan melalui tayangan YouTube Sekretariat Presiden di Jakarta, Jumat (15/11).

Sebagai seseorang yang berpengalaman di dunia bisnis sebelum memasuki pemerintahan, Presiden Prabowo menilai kepastian hukum merupakan salah satu aspek yang sangat dibutuhkan dunia bisnis swasta. Seperti dikutip dari Antara, Presiden Prabowo mengatakan sektor bisnis swasta membutuhkan iklim ekonomi yang menguntungkan, stabilitas politik dan keamanan, serta kondisi yang baik dengan insentif yang mendukung.

“Kami sedang menangani hal ini. Kami telah meliberalisasi undang-undang kami,” ucap Presiden Prabowo. Kepala Negara menyatakan Indonesia telah membuka peluang bagi perusahaan-perusahaan di sektor kesehatan, rumah sakit, maupun universitas asing untuk beroperasi di Indonesia. Indonesia juga telah dan akan menciptakan lebih banyak kawasan ekonomi khusus untuk mengundang teknologi maju dan modern masuk ke dalam negeri.

“Sebagai contoh, kami sangat optimistis pada industri maritim dan perikanan kami. Sekitar tiga perempat wilayah nasional kami adalah perairan. Kami memiliki potensi besar untuk, misalnya program perikanan yang direncanakan dengan baik, akuakultur, dan banyak industri pengolahan,” kata Prabowo.

Perkuat Kolaborasi

Presiden menilai KTT APEC ini menjadi kesempatan bagi Indonesia untuk mempererat hubungan dan mengundang kolaborasi dengan para pemimpin bisnis internasional. Dia berharap agar kegiatan ini sukses dan menjadi ajang yang bermanfaat untuk semua pihak.

 Pengamat ekonomi dari Universitas Negeri Surabaya (Unesa), Dian Anita Nuswantara, mengatakan pemerintah harus dapat memberi rasa mangayomi kepada investor karena dengan begitu mereka tidak akan ragu untuk menanamkan modalnya.

“Investor punya kontribusi yang sangat penting dalam perekonomian, karena jika mereka membuka pabrik atau bisnis baru ini akan dapat menciptakan lapangan kerja yang dapat mengurangi pengangguran dengan menciptakan lapangan kerja. Semakin banyak bisnis yang berkembang juga akan memdorong peningkatan PDB, sehingga pemerintah harus sebisa mungkin menarik mereka,” kata Dian.

Menurutnya, yang diharapkan pengusaha sebetulnya adalah kepastian bahwa bisnis atau pabrik mereka bisa berjalan dengan hitung variabel- variabel yang bisa diterima. Jadi, selain pemberian insentif dan berbagai kemudahan perizinan, mereka harus merasakan iklim investasi yang menunjang seperti stabilitas politik dan bebas ekonomi biaya tinggi. “Pemerintah harus dapat menyediakan ini agar investor merasa lebih aman, bisnisnya tidak sampai terganggu sesuatu yang di luar perkiraan dan berbagai cost tidak resmi yang dapat menurunkan daya saing mereka karena membuat harga naik,” tutur Dian.

Ekonom Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Achmad Maruf, menilai meskipun niat pemerintah untuk membuka investasi patut diapresiasi, realitas di lapangan menunjukkan masih banyak tantangan yang harus diatasi. “Bagaimana investasi luar negeri mau masuk jika masih banyak hambatan struktural di Indonesia? Bahkan, perusahaan sebesar Apple pun enggan berinvestasi di sini.

Hal ini menunjukkan iklim investasi kita masih belum cukup menarik dibandingkan negara lain di kawasan,” ujar Maruf. Maruf menjelaskan beberapa faktor utama yang menjadi penghambat masuknya investasi asing ke Indonesia adalah birokrasi yang rumit, kepastian hukum yang lemah, dan infrastruktur pendukung yang belum memadai di beberapa sektor. Meskipun demikian pemerintah menyatakan telah meliberalisasi sejumlah undang- undang, implementasi di lapangan sering kali menjadi persoalan.

 “Investor butuh jaminan kepastian hukum. Kalau regulasi terus berubah atau ada ketidakpastian dalam pelaksanaannya, tentu mereka akan ragu. Di sisi lain, insentif saja tidak cukup. Persoalan mendasar seperti efisiensi birokrasi dan kualitas tenaga kerja juga harus menjadi perhatian serius,” tegas Maruf.