Mendikdasmen Ingin Guru Memiliki Standar Pendidikan S-1

JAKARTA - Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti, menginginkan para guru memiliki standar pendidikan D4 dan S-1. Selain berupaya meningkatkan kualitas sarana dan prasarana sekolah, pihaknya juga berkomitmen meningkatkan kualitas kualifikasi guru.

"Upaya pemenuhan kualifikasi guru bertujuan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, di mana ke depannya guru tidak hanya sebagai penyampai ilmu pengetahuan, namun juga sebagai mentor dan konselor pembangun karakter bangsa peserta didik,” ujar Mu'ti, saat beraudiensi dengan para guru, di Yogyakarta, Rabu (13/11).

Dia menjelaskan, berbagai permasalahan di sekolah bisa dicegah dengan kompetensi guru. Menurutnya, pembelajaran di sekolah harus menggembirakan untuk para guru dan peserta didik.

“Pendidikan yang gembira akan membuat para pelaku pendidikan akan menikmati proses pembelajaran. Dari proses yang gembira itu akan membuat pendidikan kita akan bermutu bagi semua warga satuan pendidikan,” terangnya.

Muti mengungkapkan, rekrutmen guru PPPK dibutuhkan untuk memastikan layanan pendidikan terus berjalan dan memenuhi standar mutu di seluruh Indonesia. Hal tersebut juga turut mampu meningkatkan kesejahteraan guru.

Dia memastikan, pihaknya akan terus merekrut guru ASN untuk memenuhi kebutuhan/ kekurangan guru. Di saat yang sama, Kemendikdasmen mendorong pemerintah daerah melakukan pemerataan (redistribusi) guru yang berlebih di satu wilayah ke wilayah lain.

“PPPK juga bagian dari upaya kami bagaimana agar para guru dapat bekerja dengan sebaik-baiknya dalam memberikan layanan pendidikan yang terbaik untuk murid-muridnya,” ucapnya.

Pembelajaran Darurat

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kemendikdasmen, Suharti, menerangkan, pihaknya menyiapkan pembelajaran darurat pascabencana erupsi Gunung Lewotobi di Flores Timur. Erupsi yang terjadi pada 3 November 2024 ini menyebabkan gangguan pada 66 satuan pendidikan di Kecamatan Wulanggitang dan Ile Bura dengan 458 guru dan 5.383 siswa yang terdampak langsung.

“Sebanyak 17 dari 66 satuan pendidikan tersebut terlaporkan mengalami kerusakan pada gedung dan sarana pendidikan lainnya,” ucapnya.

Dia menjelaskan, pihaknya masih melakukan pendataan kerusakan sarana dan prasarana satuan pendidikan masih berlangsung. Lebih lanjut, 11 satuan pendidikan di Kecamatan Titehena digunakan sebagai lokasi pengungsian bagi masyarakat terdampak, mengakibatkan terganggunya layanan pendidikan di sekolah tersebut.

“Kemendikdasmen berkomitmen untuk memastikan anak-anak yang terdampak bencana tetap mendapatkan akses pendidikan, walaupun dalam situasi darurat,” jelasnya.

Suharti melanjutkan, pihaknya berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) untuk rehabilitasi sarana pendidikan yang rusak. Sejumlah organisasi mitra pun turut serta dalam menyediakan layanan dukungan psikososial, distribusi perlengkapan sekolah, dan mendukung upaya pendataan dan respon pendidikan dalam situasi darurat.

“Kami bekerja sama dengan pemerintah daerah, mitra organisasi kemanusiaan, dan pihak terkait untuk memberikan dukungan maksimal dalam menciptakan lingkungan belajar yang aman dan mendukung pemulihan pascabencana,” terangnya. (ruf/S-2)