Pemda Harus Terapkan Program Review Layanan Publik Inklusif 

JAKARTA - Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memacu pemerintah daerah terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan publik yang inklusif dan transparan melalui penerapan Program Review yang diadopsi dari praktik evaluasi publik di Jepang.

“Kami telah menyaksikan sendiri bagaimana Program Review dijalankan di Toyama, Jepang, telah mengevaluasi 6.000-an program pemerintah yang pelaksanaannya mungkin saja dapat kita adopsi untuk mewujudkan pelayanan publik yang lebih inklusif dan berbasis kebutuhan masyarakat,” kata Kepala BSKDN Kemendagri Yusharto Huntoyungo dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (6/11).

Program ini dinilai berdampak positif dan terbukti dapat memperkuat partisipasi masyarakat serta meningkatkan kepercayaan publik kepada pemerintah.

Untuk itu, BSKDN telah bekerja sama dengan Yayasan Nusantara Sejati (YNS) terkait Program Review yang merupakan inisiasi dari Koso Nippon (Japan Initiative).

Menurutnya, langkah ini sebagai salah satu upaya mendorong partisipasi publik dalam kebijakan pemerintah.

Penandatanganan nota kesepahaman (memorandum of understanding/MoU) telah dilaksanakan pada 29 Juli 2024 di Command Center BSKDN Kemendagri.

Kerja sama tersebut menghasilkan pelaksanaan Program Review yang menjadi pendekatan evaluasi pembangunan yang mengedepankan partisipasi masyarakat.

Dalam Program Review, berbagai kelompok masyarakat dilibatkan, mulai dari pelajar hingga lansia, untuk memberikan pandangan dan rekomendasi terkait program yang dijalankan. Pendekatan ini terbukti efektif dalam menciptakan layanan publik yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.