CBP Harus Bersumber Dari Produksi Peta

JAKARTA - DPR RI berharap pemerintah memprioritaskan produksi lokal untuk pemenuhan cadangan beras pemerintah (CBP). Pola yang dilakukan dengan mengandalkan impor seperti pada 2023 dan 2024 seharusnya ditinggalkan.

Anggota Komisi IV DPR, Johan Rosihan menegaskan, selama ini pemenuhan CBP selalu berasal dari impor dan gagal menyerap pasokan beras petani lokal secara optimal.

Karena itu, dirinya menantang keberanian Bulog untuk menyatakan tahun depan akan berkomitmen mengisi CBP yang sepenuhnya berasal dari petani lokal. Apalagi pada 2024 masih ada impor 2,9 juta ton beras.

”Apakah Bulog berani menegaskan tahun 2025 akan menyerap gabah petani untuk CBP dan menghentikan impor demi semangat swasembada pangan,” tegas Johan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IV bersama Jajaran Direksi Perum Bulog dikutip dari laman resmi DPR RI, Rabu (6/11).

Semangat itu, papar Johan, selaras dengan semangat pemerintahan baru di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto yang bercita-cita mencapai swasembada pangan.

Johan pun menilai Indonesia berpotensi menjadi tiga besar produsen beras terbesar di dunia dengan produksi saat ini sekitar 54,65 juta ton padi. Untuk itu, menurutnya harus ada kebijakan tegas untuk menghentikan impor beras di tanah air.

Johan menegaskan dirinya sepenuhnya akan mendukung Bulog jika berkomitmen melakukan transformasi organisasi demi cita-cita swasembada pangan.

Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Hariyadi Soeharto mengatakan seluruh elemen bangsa harus ikut serta memberantas mafia impor sektor pangan dan tidak takut untuk melaporkan hal itu.

Menurutnya, pemberantasan mafia impor sektor pertanian sangat penting untuk menyejahterakan rakyat Indonesia ke depan. "Karena kita ini ingin tujuannya adalah menyejahterakan rakyat Indonesia, menyejahterakan petani. Kalau masih ada mafia-mafia pada saat panen terus masih impor tentu petaninya akan dirugikan. Nah ini tugas kita bersama untuk memberantas mafia," tutup Politisi Fraksi Partai Gerindra ini.

Seperti diketahui, pemerintah berencana mengembalikan peran Perusahaan Umum (Perum) Bulog. Nantinya sebagai lembaga pemerintah yang langsung berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Dengan demikian, Perum Bulog tak lagi menjadi Badan Usaha.

Direktur Utama Perum Bulog Wahyu Suparyono mengucapkan Prabowo telah memintanya untuk mempersiapkan transformasi kelembagaan sembari menunggu terbitnya Keputusan Presiden (Keppres).

Perum Bulog akan kembali menjadi Badan Urusan Logistik yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Untuk itu, pihaknya selama enam bulan terakhir tengah bersiap untuk melakukan transisi kelembagaan.