Malaysia Protes Reklamasi Vietnam di LTS

KUALA LUMPUR - Malaysia telah mengirimkan surat keluhan ke Vietnam atas dugaan perluasan kawasan terumbu karang di Laut Tiongkok Selatan (LTS) yang diklaim kedua negara sebagai milik mereka, kata dua pejabat pada Senin (4/11).

Keluhan ini menyoroti satu lagi dari banyak pertikaian di jalur perairan strategis tersebut, yang sebagian besarnya diklaim kedaulatannya oleh Tiongkok, dengan Beijing terlibat dalam pertikaian yang sering terjadi dengan Filipina dan pertikaian sporadis dengan Vietnam.

Fitur yang paling diperebutkan berada di sekitar Kepulauan Spratly, di mana Tiongkok, Taiwan, Malaysia, Vietnam, Brunei, dan Filipina, semuanya memiliki berbagai klaim.

“Surat keluhan dari Malaysia telah dikirimkan ke Kementerian Luar Negeri Vietnam pada awal Oktober, tetapi sejauh ini belum mendapat balasan,” kata kedua pejabat tersebut, yang menolak disebutkan identitasnya secara lebih rinci karena masalah tersebut sensitif.

Keluhan tersebut diajukan terkait dugaan perluasan buatan oleh Vietnam di Barque Canada Reef, sebuah pulau kecil di Kepulauan Spratly tempat Vietnam telah membangun sejumlah infrastruktur, menurut citra satelit yang dianalisis oleh Pusat Studi Strategis dan Internasional, sebuah lembaga pemikir yang berpusat di Washington DC, Amerika Serikat (AS), yang dirilis bulan lalu.

Pada akhir Oktober lalu, kantor berita Radio Free Asia melaporkan bahwa Vietnam juga membangun landasan udara di terumbu karang tersebut.

Kepulauan Spratly yang kecil telah mengalami pembangunan signifikan dalam beberapa tahun terakhir karena negara-negara berupaya untuk memperkuat klaim teritorial mereka dan membuktikan bahwa mereka dapat mempertahankan tempat tinggal manusia di puluhan pulau kecil dan fitur lainnya.

Aktivitas Tiongkok telah menarik perhatian paling besar, dengan tujuh pulau yang dibangun di atas terumbu karang yang terendam, beberapa dilengkapi dengan landasan pacu, dermaga, menara kontrol, dan baterai misil.

Meskipun keluhan antara Malaysia dan Vietnam mengenai wilayah jarang terjadi, Malaysia telah mempermasalahkan secara berkala apa yang disebutnya sebagai pelanggaran batas oleh nelayan Vietnam ke zona ekonomi eksklusifnya, yang menyebabkan penangkapan beberapa awak kapal.

Penahanan Nelayan

Sementara itu sebuah lembaga pemikir Tiongkok melaporkan bahwa sejumlah nelayan Vietnam telah berada dalam tahanan Tiongkok di Kepulauan Paracel selama lebih dari enam bulan. Laporan itu muncul beberapa hari setelah Vietnam menuntut agar Tiongkok membebaskan semua nelayan dan kapal yang ditahan serta menghentikan pelecehan terhadap mereka.

Inisiatif Penyelidikan Laut Tiongkok Selatan (SCSPI), sebuah lembaga pemikir yang disetujui oleh pemerintah yang berbasis di Beijing, mengatakan di platform media sosial X bahwa para nelayan Vietnam itu ditahan pada bulan April dan Mei karena melakukan kegiatan penangkapan ikan secara ilegal di perairan sekitar Kepulauan Paracel.

Vietnam, Tiongkok dan Taiwan semuanya mengklaim kedaulatan atas Kepulauan Paracel, tetapi Beijing telah mengendalikan seluruh wilayah tersebut sejak 1974, setelah mengalahkan pasukan pemerintah Vietnam selatan saat itu.

Pekan lalu, juru bicara Kementerian Luar Negeri Vietnam mengatakan bahwa Hanoi dengan tegas memprotes dan menuntut Tiongkokuntuk segera membebaskan semua nelayan.

Vietnam mengatakan bahwa Kepulauan Paracel telah menjadi tempat penangkapan ikan tradisional selama beberapa generasi nelayannya, namun Tiongkok telah menghentikan dan mengusir kapal-kapal Vietnam dari perairan di sekitar kepulauan tersebut, dan terkadang menahan ­mereka.

Bulan lalu, Vietnam mengatakan bahwa personil penegak hukum Tiongkok menaiki sebuah kapal nelayan dari Provinsi Quang Ngai dan memukuli para kru dengan jeruji besi, melukai empat orang di antaranya secara serius, sehingga mendorong pemerintah Vietnam untuk melayangkan protes.  RFA/ST/I-1