DPR Dukung BGN Jalankan Program Makan Bergizi Gratis

JAKARTA - Komisi IX DPR RI menyatakan mendukung sepenuhnya Badan Gizi Nasional (BGN) dalam mengimplementasikan program Makan Bergizi Gratis yang diinisiasi oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

"Komisi IX mendukung program dan kegiatan Badan Gizi Nasional,"kata Ketua Komisi IX DPR RI Felly Estelita Runtuwene di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (31/10).

Dukungan tersebut merupakan salah satu poin kesimpulan Rapat Kerja Komisi IX DPR RI dengan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana.

Sejalan dengan dukungan itu, demi menyukseskan implementasi program Makan Bergizi Gratis, Komisi IX DPR RI memberikan sejumlah catatan kepada Badan Gizi Nasional.

Di antaranya adalah Komisi IX mendesak badan tersebut untuk ke depannya menyampaikan rincian program Makan Bergizi Gratis. Komisi IX juga mendesak Badan Gizi Nasional untuk merumuskan indikator keberhasilan pelaksanaan program tersebut, seperti penambahan berat atau tinggi badan peserta program yang terdiri atas anak-anak dan ibu hamil itu.

"Komisi IX juga meminta BGN untuk menyampaikan rincian anggaran termasuk apabila ada sumber pembiayaan lainnya untuk 2025 setelah struktur organisasi dan tata kelola Badan Gizi Nasional telah ditetapkan," ucap Felly.

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris menyampaikan harapannya agar implementasi program tersebut benar-benar dapat membantu mewujudkan target Indonesia menjadi negara maju atau Indonesia Emas 2045.

"Harapan kami tentunya dengan pemerintahan yang baru akan dibentuk nanti, pemerintah bisa fokus memperbaiki kondisi gizi anak-anak Indonesia, membangun manusia Indonesia sehingga sumber daya manusia Indonesia bisa siap untuk menghadapi Indonesia Emas 2045," kata Charles.

Diketahui, program Makan Bergizi Gratis akan menyasar 82,9 juta jiwa. Badan Gizi Nasional pun telah menetapkan bahwa Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan koperasi menjadi pemasok bahan pangan untuk program Makan Bergizi Gratis. Lalu, mereka juga akan membentuk satuan pelayanan gizi (SP).

SP itu akan menyebar ke seluruh desa dan kelurahan dengan skala pelayanan yakni 1 banding 3 ribu jiwa atau 1 satuan pelayanan gizi melayani tiga ribu jiwa yang di dalamnya yang mencakup siswa dari pendidikan anak usia dini (PAUD) hingga SMA, ibu hamil dan menyusui, serta balita.