IKN Dikebut Demi Wujudkan Keadilan Pembangunan

SAMARINDA - Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) terus dikebut oleh pemerintah pusat demi mewujudkan keadilan pembangunan. Komitmen Presiden Prabowo Subianto terhadap IKN terlihat dari rencana peresmian Gedung Garuda dalam 100 hari pertama pemerintahannya.

"Saya kira Presiden Prabowo berbicara kebangsaan secara universal saat pidato pelantikan, tidak item per item. Tidak menyinggung IKN bukan berarti Presiden tidak memikirkannya. Kami justru optimistis IKN pasti dikebut demi keadilan pembangunan," ujar anggota DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Muhammad Husni Fahruddin, di Samarinda, Senin (29/10).

Pria yang akrab disapa Ayub inijustru melihat komitmen Presiden Prabowo yang besar pada IKN. Presiden Prabowo punya misi besar meneruskan IKN sebagai Ibu Kota Nusantara, melanjutkan program Presiden Jokowi.

Seperti dikutip dari Antara, Ayub menambahkan warga Kaltim wajib mendukung IKN karena merupakan kebijakan yang menguntungkan bagi Kaltim. Ia berharap Kaltim tidak mengalami nasib seperti provinsi di sekitar DKI Jakarta yang justru tertinggal meski berada di ring satu Ibu Kota.

"Untuk itulah, kami dari DPRD Kaltim mengusahakan bersama mitra kerja dalam hal ini Pemprov Kaltim, agar daerah itu tidak tertinggal, baik dari segi sumber daya manusia maupun pembangunannya. Konektivitas antara Kaltim dan IKN harus terbentuk dengan baik," jelasnya.

Kesiapan SDM

Optimismejuga didasari oleh kebijakan pemerintah di bidang pendidikan yang diyakininya mendukung kesiapan sumber daya manusia (SDM) Kaltim dalam menghadapi perkembangan daerah karena IKN.

Sementara itu, Ketua PP Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia (KMHDI), Wayan Darmawan, menilai pembangunan IKN merupakan upaya pemerintah dalam membangun pemerataan perekonomian di seluruh daerah.

"Pembangunan IKN yang dimulai dari era kepemimpinan Jokowi harus tetap dilanjutkan oleh pemerintah baru Prabowo-Gibran," kata Darmawan.

Menurut Darmawan, sedari awal pemerintah memang ingin menyebarkan pusat pertumbuhan perekonomian ke seluruh daerah agar tidak terjadi sentralisasi di Pulau Jawa. Pusat perekonomian tersebut harus disebarkan ke wilayah yang dinilai mengalami ketimpangan jika dibanding Pulau Jawa, salah satu contoh yakni wilayah Indonesia bagian timur.

Ketimpangan perekonomian itu, lanjut Darmawan, sangat mudah terlihat dari segi pembangunan infrastruktur, kemakmuran rakyat dan sisi perekonomian lainnya.

Dengan adanya pembangunan IKN, Darmawan yakin pusat perekonomian Indonesia perlahan akan pindah dari kawasan Pulau Jawa. "Kawasan timur Indonesia memiliki potensi besar. Diharapkan dari pembangunan IKN ini potensi tersebut dapat tergarap," kata dia.

Namun demikian, Darmawan mengakui untuk melakukan hal tersebut butuh komitmen yang kuat dari Presiden dan seluruh jajaran pemerintahan lainnya. Darmawan berharap Presiden Prabowo mau berkomitmen melanjutkan pembangunan IKN demi terciptanya perekonomian yang kuat dan merata.

"IKN adalah mimpi yang besar bagi rakyat Indonesia. Mimpi yang akan mengantarkan rakyat Indonesia menuju era keemasannya," tutur dia.

Sebelumnya, Presiden Prabowo dalam retreat bersama Kabinet Merah Putih menyampaikan komitmennya menyelesaikan pembangunan IKN dalam waktu empat tahun.