Birokrat Harus Lepas dari Kebergantungan pada Produk Impor

JAKARTA - Pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang meminta kementerian/ lembaga untuk mengurangi impor mendapat sambutan hangat dari berbagai kalangan. Apalagi, langkah konkretnya dimulai dengan peniadaan impor mobil dinas menteri dan level eselon satu, diganti dengan mobil Maung buatan Pindad.

Langkah awal yang baik tersebut diharapkan bisa menular ke seluruh mobil dinas pemerintahan baik pusat maupun daerah serta Badan Usaha Milik Negara. Guru Besar Sosiologi Ekonomi dari Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, Bagong Suyanto, yang diminta pendapatnya mengapresiasi langkah nyata Presiden dan para pembantunya itu, sehingga bisa menjadi teladan bagi birokrat lainnya hingga ke level bawah. Bagong berharap anggaran yang dihemat bisa digunakan untuk berbagai hal prioritas termasuk pengentasan kemiskinan.

"Kalau memang itu benarbenar terealisasi akan sangat baik sekali untuk menunjukkan komitmen pemerintah yang menyatakan diri ingin lebih mandiri dan lepas dari kebergantungan produk impor. Selain itu, juga sangat bagus menjadi teladan gerakan cinta produk lokal, sekaligus menunjukkan empati dengan kondisi masyarakat yang masih banyak yang hidup dalam garis kemiskinan. "Kebijakan ini juga berarti penghematan APBN yang sungguh signifikan. Bayangkan kalau bisa diterapkan atau dilanjutkan oleh jajaran lainnya, sampai ke pemerintah daerah.

Tentu anggaran yang dihemat bisa digunakan yang lebih prioritas, termasuk mengentaskan kemiskinan," kata Bagong. Oleh sebab itu, dia berharap jangan sampai gerakan cinta produk dalam negeri itu hanya berhenti di mobil dinas pejabat. Harapannya bisa menjadi awalan positif ke sektor-sektor strategis lainnya, seperti energi, pertanian, dan lainnya. "Saya kira ini kesempatan baik pemerintah untuk mulai sungguh-sungguh lepas dari kebergantungan impor. Semoga saja bukan hanya hangat di awal," tuturnya.

Kemandirian Ekonomi

Pada kesempatan berbeda, Direktur Pusat Studi Islam dan Demokrasi (PSID) Jakarta, Nazar el Mahfudzi, menyambut positif permintaan Presiden Prabowo Subianto untuk menghentikan impor mobil dinas bagi para menteri dan pejabat eselon 1 sebagai langkah awal menuju kemandirian ekonomi.

"Langkah ini merupakan awal yang baik untuk mendorong penggunaan produk dalam negeri secara lebih luas di pemerintahan," ujarnya. Nazar menekankan bahwa kebijakan itu bukan hanya soal penghematan anggaran negara, tetapi juga menciptakan efek domino yang dapat meningkatkan daya saing industri otomotif lokal.

Menurutnya, jika seluruh jajaran pemerintahan hingga BUMN menggunakan mobil buatan dalam negeri, ini akan membuka peluang bagi pengembangan teknologi lokal, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kualitas produk otomotif nasional. Ini juga menjadi momentum strategis bagi Indonesia untuk mendorong investasi di sektor industri yang masih tertinggal dan menekan defisit perdagangan. Selain itu, Nazar berharap kebijakan tersebut tidak berhenti pada sektor otomotif saja.

"Pemerintah harus konsisten dalam mengurangi ketergantungan pada barang-barang impor di berbagai sektor," tambahnya. Dengan penggunaan produk dalam negeri di berbagai lini, pemerintah sudah menunjukkan dukungan nyata terhadap perekonomian nasional. Kebijakan ini, menurut Nazar, perlu dibarengi dengan pengawasan ketat serta insentif bagi produsen dalam negeri agar mampu menyediakan produk berkualitas yang memenuhi kebutuhan pemerintah.

Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unika Atma Jaya, YB Suhartoko, mengatakan memang kalau bicara industri otomotif, Indonesia belum bisa memproduksi dengan menggunakan merek sendiri. Persoalannya, menurut Suhartoko, adalah bagaimana mobil yang dirakit di dalam negeri mempunyai tingkat kandungan dalam negeri (TKDN) yang tinggi. "Penggunaan mobil dengan TKDN yang tinggi diharapkan dapat menjadi pemicu dan contoh penerapan penggunaan barang barang lain," kata Suhartoko.

Hal itu bisa membuka pasar domestik yang besar. Jika swasta juga mengikuti maka ketahanan ekonomi dalam jangka panjang dapat tercapai. Spirit mengurangi kebergantungan pada produk impor yang dikatakan Presiden diharapkan menular ke sektor lain, termasuk barang dan jasa juga di sektor pangan yang impornya terbilang tinggi. "Intinya, spirit aku bangga buatan Indonesia harus lebih ditingkatkan lagi secara sistematis," pungkas Suhartoko.