Presiden Minta Percepat Hilirisasi

JAKARTA - Presiden RI Prabowo Subianto meminta kepada para menteri terkait di Kabinet Merah Putih untuk segera merumuskan, mencari dana, dan memulai hilirisasi karena hilirisasi adalah kunci dari kemakmuran.

"Hilirisasi kunci daripada kemakmuran. Karena itu, saya minta menteri-menteri terkait, Menteri Investasi Hilirisasi, Menteri Bappenas, Menteri ESDM dengan beberapa menteri lain dibantu oleh tentu Menko Perekonomian dan Ketua Dewan Ekonomi Nasional, saya minta segera inventarisir proyek-proyek penting dalam program hilirisasi kita," kata Presiden Prabowo Subianto saat memberikan arahan pada Sidang Kabinet Paripurna perdana di Kantor Presiden, Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (23/10).

Presiden menekankan bahwa swasembada energi adalah hal yang mutlak. Ia mengingatkan patut disyukuri bahwa Indonesia memiliki sumber daya alam yang sangat besar.

Menurut Presiden, pemerintah tidak boleh ragu memanfaatkan sumber daya alam itu sebaik-baiknya.

Oleh karena itu, ia meminta kepada para menteri terkait, terutama Menko bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Rosan Roeslani, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy dan Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan, dapat segera menginventarisasi proyek penting untuk hilirisasi.

Presiden mencatat ada sebanyak 26 komunitas proyek vital yang harus segera dirumuskan agar hilirisasi segera dimulai. "Bikin daftar dan kita segera untuk mencari dana, sehingga kita bisa mulai hilirisasi dalam waktu yang sesingkat-singkatnya," kata Prabowo.

Untuk itu, Presiden Prabowo meminta jajaran Kabinet Merah Putih yang dipimpinnya agar bisa mengemban tugas dengan bijak untuk mewujudkan kesejahteraan umum masyarakat Indonesia.

Menurutnya penting bagi para Menteri, Kepala Badan, dan Kepala Lembaga menyiapkan kebijakan yang efektif mengingat masih banyak masyarakat Indonesia yang merasakan kesulitan akibat kemiskinan dan kelaparan.

"Saya katakan berkali-kali bahwa negara yang merdeka rakyatnya harus merasakan kemerdekaan. Janganlah kita bangga menjadi anggota G20, kalau rakyat kita masih banyak yang miskin masih banyak yang lapar," tegas Prabowo.

Maka dari itu, untuk para Menteri, Kepala Lembaga, dan Kepala Badan meski baru dilantik, namun diminta untuk bekerja cepat menyusun program dan rencana, maupun tim yang baru untuk melakukan percepatan pengerjaan tugas-tugas menyelesaikan program-program prioritas.

"Terutama bagi menteri-menteri yang baru, silakan konsolidasi sendiri, mengatur sendiri secepat mungkin. Administrasi saudara dan tim saudara di kementerian dan badan masing-masing. Penyusunan tim sangat penting, tim yang baik, tim yang bisa kerja sama akan memudahkan kita mencapai target-target yang kita tentukan," tutur Prabowo.

Dalam penyusunan Kabinet Merah Putih, Prabowo Subianto menyiapkan sebanyak 48 kementerian. Ia merasa hal itu wajar dilakukan berkaca dari fakta bahwa Indonesia merupakan negara dengan penduduk keempat terbanyak di dunia.

Jumlah tersebut didapatkan dari pemecahan sembilan kementerian yang sudah ada dari periode sebelumnya, tercatat ada 22 kementerian baru yang tercipta di era Pemerintahan Prabowo Subianto.

Terakhir ada lima Badan baru yang dibentuk untuk mempercepat kinerja dari kementerian dan lembaga yang sudah ada, badan-badan baru itu meliputi Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus; Badan Penyelenggara Haji; Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara; Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan; dan Badan Penyelenggara Jaminan Halal.

Pendidikan dan Kesehatan