Papua Barat Klaim Realisasi Investasi Tahun 2024 Capai Rp3,7 Triliun

Doc: ANTARA/Fransiskus Salu Weking

Ket. DPM PTSP Provinsi Papua Barat menggelar rapat koordinasi teknis bersama DPM PTSP tingkat kabupaten se-Papua Barat di Manokwari.

Manokwari - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM PTSP) Provinsi Papua Barat mengklaim realisasi investasi 2024 telah mencapai Rp3,7 triliun atau melebihi target.

Kepala DPM PTSP Papua Barat Godlief Aponno di Manokwari, Jumat, mengatakan, pemerintah daerah terus berupaya menjaga iklim investasi melalui kemudahan proses pengurusan izin.

Transformasi perizinan mendorong pencapaian target investasi Papua Barat pada 2024 yang ditetapkan Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) sebanyak Rp1,4 triliun.

"Semester pertama 2024, Papua Barat sudah melampau target. Ini pencapaian yang luar biasa," kata Godlief.

Menurut dia, pemerintah provinsi dan tujuh kabupaten se-Papua Barat perlu menyamakan persepsi agar kinerja positif tahun 2024 dipertahankan hingga tahun-tahun mendatang.

Hal tersebut menjadi dasar pelaksanaan rapat koordinasi teknis guna membahas potensi lain yang akan dikembangkan, strategi promosi, dan solusi atas tantangan yang bakal dihadapi.

"Kami melihat kembali rekomendasi mana yang belum ditindaklanjuti dan mana yang belum," ujar Godlief.

Dalam rapat itu, kata dia, DPM PTSP provinsi dan kabupaten melakukan pemetaan ulang terhadap potensi investasi yang disesuaikan dengan rencana umum penanaman modal (RUPM).

Salah satu potensi yang menjadi konsentrasi yaitu mengoptimalkan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) sehingga dapat memberikan kontribusi terhadap kinerja investasi daerah.

"Papua Barat punya banyak potensi, perikanan, pariwisata dan lainnya. Tapi potensi itu diubah menjadi peluang, perlu kajian melibatkan akademisi," kata Godlief.

Ia menyebut pemerintah daerah memerlukan dukungan dari tokoh adat dan tokoh masyarakat guna mengatasi masalah kepastian hukum atas lahan yang berpotensi menghambat pertumbuhan investasi di Papua Barat.

Pemahaman masyarakat terutama masyarakat adat terkait manfaat investasi terhadap perekonomian dan penyerapan tenaga kerja menjadi faktor penting dalam menyelesaikan masalah itu.