DKPP RI Tegaskan Politik Uang Rusak Pesta Demokrasi

BATAM - Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI Ratna Dewi Pettalolo mengajak kaum perempuan untuk menangkis dan mencegah terjadinya politik uang pada Pilkada serentak 2024.

Hal tersebut disampaikan Ratna saat menghadiri kegiatan sosialisasi "Peran Perempuan Dalam Mengawasi Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024" yang dilaksanakan Bawaslu Kota Batam di Batam, kemarin.

Ratna menegaskan bahwa politik uang menjadi salah satu persoalan yang bisa merusak jalannya pesta demokrasi. Dengan begitu, ia menilai dengan mengajak turut serta perempuan dalam mengawasi tahapan pilkada, diharapkan memiliki pengaruh dalam mengendalikan keluarga dan orang sekitar dari politik uang.

"Jangan biarkan uang mempengaruhi integritas sebagai pemilih. Saya yakin perempuan memiliki pengaruh yang luar biasa dalam menyelamatkan dan mengawasi jalannya pilkada," kata dia.

Selain soal politik uang, politisasi suku, agama, ras, antargolongan (SARA) juga sering terjadi pada tahapan pilkada.

Ia mengatakan persoalan SARA menjadi salah satu hal yang sering diperbincangkan di ruang publik, sehingga peran perempuan dalam mengedukasi anggota keluarga, dan orang di sekitarnya sangat diperlukan untuk menghindari isu tersebut dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah.

"Perempuan punya power, perempuan punya basis untuk edukasi politik. Perempuan dengan pengaruhnya akan membuat jalannya pilkada lebih baik, dan siap menjadi perpanjangan tangan Bawaslu dalam mengawal pilkada," ujar Ratna.

Dengan dilaksanakannya kegiatan sosialisasi tersebut, Ratna berharap para kaum perempuan bisa menjadi motor kebaikan dalam mengawasi pilkada. "Jangan sampai uang yang tidak seberapa mencederai jalannya pesta demokrasi," kata dia.

Sementara itu, anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Totok Hariyono mengatakan bahwa pengawas pemilihan umum (Panwaslu) Pilkada 2024 boleh sombong saat menegakkan aturan.

Tegakkan Aturan

Oleh sebab itu, dia meminta Panwaslu Pilkada 2024 di setiap desa, kelurahan, distrik, kecamatan, hingga pengawas tempat pemungutan suara (PTPS) untuk gagah dan berani dalam menegakkan aturan.

"Sebab yang kita kerjakan berdasarkan perintah Undang-Undang. Apalagi, ini kesempatan kita memberitahukan calon kepala daerah tentang aturan dan moral," kata Totok dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Minggu (6/10).

Menurut dia, jika selama menjadi pengawas bersikap berani dan tegas, maka kinerja tersebut akan menjadi cerita yang membanggakan.