Kolaborasi LPS dan CARE Bantu Percepatan Penurunan Stunting di Pengalengan, Bandung

JAKARTA- Penanganan stunting atau gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak di Indonesia harus dilakukan secara berkelanjutan dan komprehensif. Hal itu penting agar keluarga yang anaknya berpotensi stunting benar-benar keluar dari masalah tersebut ketika program intervensi seperti pemberian asupan gizi berakhir.

Demikian dikemukakan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Purbaya Yudhi Sadewa dalam sambutannya pada peluncuran program percepatan penurunan stunting di kantor Kepala Desa Marga Mukti, Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung, Jawa Barat pada Jumat (4/10).

Inisiasi yang menjadi bagian bantuan sosial LPS Peduli Bakti Bagi Negeri itu diharapkan menjangkau anak dengan kondisi stunting, underweight dan wasting serta ibu hamil dengan Kondisi Energi Kronis (KEK), anemia dan ibu menyusui yang menjadi partisipan program di tiga desa, yakni Desa Banjarsari, Desa Sukamanah dan Desa Marga Mukti.

LPS bekerja sama dengan Yayasan CARE Indonesia memberikan bantuan guna meningkatkan kesehatan dan taraf hidup masyarakat di Kecamatam Pangalengan, Kabupaten Bandung, Jawa Barat

"Penanganan stunting tidak bisa hanya berhenti pada pemberian asupan makanan bergizi, tetapi perlu juga merancang program untuk peningkatan pendapatan masyarakat khususnya keluarga yang anaknya berpotensi stunting," kata Purbaya.

Selain program untuk meningkatkan pendapatan keluarga stunting, juga perlu membuat bantuan program pendidikan kepada anak penderita stunting. "Jadi keluarga selain harus diupayakan agar pendapatannya bisa meningkat, juga bisa diintervensi melalui bantuan pendidikan, sehingga meringankan beban mereka dan pendapatannya bisa digunakan untuk perbaikan gizi keluarga," kata Purbaya.

Menurut Purbaya, bentuk dukungan LPS dalam program tersebut berlangsung sekitar lima bulan lebih dengan rangkaian kegiatan baik melalui pemberian beragam pelatihan kepada kader Pemberian Makanan Tambahan (PMT) Pemulihan.

Kemudian, Pemberian Makanan Tambahan (PMT) kepada 182 anak dengan kategori stunting, wasting, dan underweight, dan 58 ibu hamil dengan kondisi Kurang Energi Kronis (KEK) yang tersebar di Desa Banjarsari, Desa Margamukti, dan Desa Sukamanah, Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung, Jawa Barat.

LPS juga memberikan dukungan peralatan kesehatan kepada Posyandu dan menyediakan kebun gizi per kelompok untuk masyarakat Pangalengan.

Sementara itu, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Bandung, Ruli Hadiana mengatakan, penurunan prevalensi stunting di Kabupaten Bandung memerlukan dukungan serta partisipasi dari seluruh pihak.

"Kami sangat mengapresiasi dan menyambut baik inisiatif dan kolaborasi untuk penurunan stunting. Kami yakin akan dapat mencapai target penurunan prevalensi stunting untuk Kabupaten Bandung tahun 2024 menjadi 17 persen dari sebelumnya sekitar 21 persen," kata Ruli.

CEO CARE Indonesia, Abdul Wahib Situmorang mengatakan percepatan penurunan stunting di Kecamatan Pangalengan dilakukan dengan pendekatan holistik melalui intervensi spesifik dan sensitif.

Intervensi spesifik untuk meningkatkan status kesehatan dan gizi ibu dan anak akan dilakukan melalui pendampingan pengembangan kebun gizi dan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) Pemulihan yang akan dikelola oleh 12 kelompok Dapur Sehat dengan 72 personil kader yang berkoordinasi dengan Puskesmas, perangkat desa dan perwakilan masyarakat desa.

Jurang Ketimpangan

Peneliti Mubyarto Institute, Awan Santosa yang diminta pendapatnya mengatakan problematika stunting sebagai refleksi lebarnya jurang ketimpangan ekonomi dan politik anggaran.

"Ini gambaran bahwa politik anggaran pemerintah belum sepenuhnya berorientasi pada tujuan nasional untuk memajukan kesejahteraan umum," ungkap Awan.

Menurut Awan, hal itu juga indikasi pemerintah belum sepenuhnya menjalankan amanat konstitusi, khususnya terkait akses pendidikan, organisasi, pemberdayaan ekonomi, dan jaminan sosial bagi keluarga penderita stunting.

Dia juga meminta Pemerintah meningkatkan pendapatan masyarakat karena akses pangan bergisi ditentukan oleh penghasilan masyarakat. Masyarakat berpendapatan rendah tentu sulit membeli makanan bergisi.