Pemerintah transisi Bangladesh beri kekuasaan magistrasi pada militer

Dhaka - Pemerintah transisi Bangladesh memberi kewenangan magistrasi kepada militer pada Selasa (17/9) untuk dua bulan ke depan, seiring dengan upaya penegak hukum dalam operasi pencarian senjata ilegal dan yang hilang.

Kewenangan magistrasi adalah hak atau wewenang yang diberikan kepada seseorang, biasanya seorang pejabat atau perwira, untuk bertindak sebagai magistrat, yaitu pejabat yang memiliki kewenangan hukum untuk menegakkan hukum, mengadili pelanggaran, atau membuat keputusan hukum dalam yurisdiksi tertentu.

Perwira militer yang ditugaskan telah diberikan wewenang itudengan segera, menurut pemberitahuan dari Kementerian Administrasi Publik.

Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, para perwira yang ditugaskan atau magistrat ini berada di bawah pengawasan magistrat distrik.

Pada 4 September, pasukan gabungan yang terdiri dari tentara, polisi, pasukan keamanan perbatasan, unit elit Rapid Action Battalion (RAB), dan lainnya meluncurkan operasi untuk menemukan senjata yang hilang dari kantor-kantor polisi sejak revolusi yang dipimpin oleh mahasiswa pada 5 Agustus.

Menurut markas besar kepolisian, sebanyak 5.829 senjata dan 606.742 peluru telah dijarah dari kantor-kantor polisi di seluruh negara. Dari jumlah tersebut, 34 persen belum berhasil ditemukan.

Sejak operasi gabungan dimulai, setidaknya tiga orang - dua dari partai berkuasa sebelumnya, Liga Awami, dan satu dari oposisi Partai Nasionalis Bangladesh (BNP) - meninggal setelah ditahan oleh pasukan keamanan.

Dokter yang memeriksa mereka mengungkapkan kepada media bahwa terdapat bekas luka di tubuh mereka. Namun, pasukan gabungan, termasuk kepolisian, membantah adanya tuduhan penyiksaan selama penahanan.

Situasi hukum dan ketertiban di negara Asia Selatan ini masih bergejolak.

Pasukan polisi, yang dituduh melanggar hak asasi manusia dan menembaki pengunjuk rasa saat aksi protesyang memaksa Perdana Menteri Sheikh Hasina melarikan diri ke India pada 5 Agustus, belum kembali bekerja sepenuhnya.

Hal tersebut berakibat aktivitas polisi masih dirasa kurang, termasuk dalam pengendalian lalu lintas di ibu kota Dhaka.

Setidaknya 187 petugas polisi masih belum kembali bekerja sejak pemerintah baru dilantik pada 8 Agustus, kata markas besar kepolisian pada Selasa.

Pada 19 Juli, pemerintah Hasina sebelumnya mengerahkan militer dan memberlakukan jam malam untuk mengendalikan protes mahasiswa.

Militer tetap berada di jalan untuk menjaga keamanan bahkan setelah pemerintahan transisi mengambil alih.

Lebih dari 700 orang tewas dan 19.000 terluka, termasuk ratusan yang kehilangan penglihatan dan anggota tubuh, menurut Kementerian Kesehatan.