Biaya Pendidikan Dinilai Picu Inflasi akibat Anggaran yang Salah Sasaran

JAKARTA - Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), Ubaid Matraji, menilai biaya pendidikan sebagai picu inflasi karena anggaran pendidikan salah sasaran. Menurutnya, pemerintah belum mampu melaksanakan amanah konstitusi untuk membiayai pendidikan bagi setiap warga negara.

"Ini kenyataan aneh. Bagaimana bisa, pendidikan dasar yang mestinya wajib dibiayai dan ditanggung oleh pemerintah kok malah jadi penyumbang inflasi terbesar," ujar Ubaid, kepada Koran Jakarta, Selasa (3/9).

Dia menjelaskan, pendidikan di Indonesia ternyata masih saja jadi barang mewah yang mahal. Berdasarkan data survei HSBC pada 2018, Indonesia termasuk dalam 15 besar negara dengan biaya pendidikan termahal di dunia dengan rata-rata nasional, dari jenjang SD sampai Sarjana, membutuhkan biaya sejumlah 18.422 dolar Amerika atau sekitar 287 juta rupiah.

Sebelumnya, Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik (BPS), Pudji Ismartini menyebut biaya pendidikan jadi penyumbang utama inflasi Agustus 2024.

Tren inflasi tertinggi terjadi pada biaya sekolah dasar yang sebesar 1,59 persen, diikuti oleh biaya sekolah menengah pertama sebesar 0,78 persen, biaya akademi/perguruan tinggi 0,46 persen, serta biaya sekolah menengah atas 0,36 persen.

Ubaid mengatakan, anggaran pendidikan tiap tahun selalu naik. Meski demikian belum mampu menyelesaikan masalah dasar pendidikan soal kemudahan akses sekolah bagi semua anak, tanpa terkecuali. ruf/S-2