Menaker: Indonesia Butuh 198 Juta Lapangan Kerja pada 2045

JAKARTA - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah, mengatakan Indonesia membutuhkan sebanyak 198 juta lapangan kerja pada tahun 2045. Kebutuhan tersebut untuk memaksimalkan bonus demografi Indonesia di mana terdapat terdapat 60-70 persen masyarakat Indonesia yang berada dalam usia produktif.

"Kita harus menyediakan lapangan pekerjaan untuk 198 juta masyarakat kita hingga tahun 2045," kata Ida dalam siaran youtube Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP), di Jakarta, Senin (26/8).

Dia menyebut, pihaknya tengah memetakan bidang pekerjaan yang dibutuhkan industri 20 tahun ke depan. Salah satunya berkaitan dengan bidang teknologi dan jasa sebab tren digitalisasi akan mengubah sektor ketenagakerjaan di Indonesia secara drastis.

"Ini sangat dinamis ada pekerjaan lama yang hilang tapi juga ada yang baru tercipta, semua terjadi cepat. Persoalan yang juga penting adalah bagaimana kesiapan kita dengan kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan pekerjaan baru," sebutnya.

Angkatan Kerja

Ida mengungkapkan, peta pengangguran saat ini didominasi lulusan SMA sebanyak 17 persen dari jumlah pengangguran di Indonesia. Di sisi lain, semakin tinggi jenjang pendidikan belum menjamin mendapat pekerjaan sebab perguruan tinggi tiap tahunnya bisa menyumbang jutaan pengangguran.

Dia menambahkan, jumlah pengangguran dengan pendidikan tinggi paling banyak ada di daerah perkotaan. Adapun mereka yang bekerja memilih di sektor formal. "Jumlah pengangguran terbuka lulusan diploma dan universitas cenderung lebih besar jumlahnya di daerah perkotaan," terangnya.

Ida menerangkan, saat ini tingkat pendidikan penduduk Indonesia terus meningkat, tapi angkatan kerjanya belum memiliki pendidikan tinggi. Saat ini 55 persen penduduk yang bekerja di Indonesia masih berpendidikan SMP.

"Di sisi lain, produktivitas per pekerja Indonesia masih berada di bawah rata-rata Asia. Hal ini membuat daya tawar pekerja Indonesia lebih rendah. Dan menurut saya daya tawar itu ditingkatkan," lanjutnya.

Menaker menuturkan, berdasarkan data tahun 2023, Indonesia hanya punya 27 persen penduduk Indonesia yang punya kesempatan mengenyam pendidikan. Menurutnya, kesempatan mengakses pendidikan untuk masyarakat harus diperluas, terutama melalui program beasiswa.

"Karena dengan pendidikan Anda bisa meraih banyak kesempatan lainnya tak cuma pekerjaan tapi juga kesempatan untuk meningkatkan kualitas diri," ucapnya.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi, Kemendikbudristek, Abdul Haris, mengungkap data Badan Pusat Statistik 2023 menyebutkan 11,8 persen atau 945.413 pengangguran berasal dari lulusan perguruan tinggi. Menurutnya, ada tiga masalah utama pendidikan tinggi di Indonesia yaitu ketimpangan akses, kesenjangan kualitas, dan kurangnya relevansi perguruan tinggi dengan kebutuhan industri.

"Ini menjadi tantangan kita untuk menyelenggarakan pendidikan tinggi berkualitas. Kita harus jujur, kita (perguruan tinggi) masih menghasilkan pengangguran," ungkapnya.