Butuh Kreativitas Kebijakan Fiskal

JAKARTA - Beban utang yang menumpuk menuntut pemerintahan baru lebih kreatif menciptakan ruang fiskal. Hal itu dimaksdukan agar berbagai program prorakyat bisa dieksekusi.

Anggota Komisi XI DPR RI, Fauzi Amro, menyatakan diperlukan adanya kreativitas dalam memberikan ruang fiskal bagi pemerintahan baru. Menurutnya, beban utang dan beban pembiayaan lainnya dapat membatasi gerak pemerintahan baru dalam menjalankan visi misi mereka.

"Kalau lihat postur APBN sekarang hampir tidak memungkinkan visi misi Pak Prabowo itu bisa dilaksanakan 100 persen. Karena apa? Karena terbeban biaya utang," kata Fauzi dalam Rapat Kerja Komisi XI DPR RI dengan Menteri Keuangan, di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (21/8).

Masalah lainnya, tambah Fauzi, karena terbeban oleh (program) makan siang gratis, kreativitas untuk melakukan anggaran terhadap visi misi itu hampir dipastikan sangat minim. Karena itu, anggota Badan Anggaran DPR RI ini meminta pemerintah kreatif dalam mendongkrak pendapatan negara.

"Karena itu harus ada kreativitas, apakah pendapatan negara digenjot? Apakah PNPB kita digenjot? Ataukah utang Pak Suminto diperbanyak lagi utangnya?" katanya seraya berkelakar pada Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kemenkeu, Suminto.

Politisi Fraksi Partai NasDem ini mengingatkan, selain utang negara, ada juga utang untuk pembiayaan kekayaan negara yang dipisahkan. Dia menilai rasio utang masih terhitung normal, namun ia juga mengingatkan adanya sejumlah utang jatuh tempo.

"Memang defisit kita di nota keuangan itu hampir 600-an triliun rupiah, tapi kan ada utang jatuh tempo sekitar 700 triliun rupiah. Nah, oleh sebab itu menurut saya, sehingga nanti siapa pun Menteri Keuangan ke depan ada ruang fiskal yang tinggi yang besar sehingga bisa melakukan visi dan misi Pak Prabowo di masa-masa yang akan datang," ujarnya.

Tambahan Utang

Sementara itu, peneliti ekonomi Celios, Nailul Huda, mengatakan, secara umum, RAPBN 2025 disusun dengan mengakomodasi program pemerintahan terpilih selanjutnya, seperti program makan bergizi gratis dan ketahanan pangan. Ada beberapa catatan saya terkait dengan pembacaan RAPBN 2025.

Huda melihat defisit anggaran terhadap PDB meningkat dari 2,29 menjadi 2,53 persen menandakan ada ruang yang lebih luas bagi pemerintahan selanjutnya untuk menarik utang lebih banyak di anggaran tahun depan. "Hal ini harus disikapi dengan hati-hati agar porsi utang terhadap produk domestik bruto (PDB) tidak meningkat," tegasnya.

Dia berharap ke depannya RAPBN dibahas secara transparan tanpa ada hal yang disembunyikan. Seperti diketahui, target belanja negara dalam RAPBN 2025 ditetapkan sebesar 3.613,1 triliun rupiah. Jumlah itu meningkat dari proyeksi APBN 2024 sebesar 3.412,2 triliun rupiah.

Dalam pidato Presiden Republik Indonesia pada penyampaian keterangan pemerintah atas Rancangan Undang-Undang tentang APBN Tahun Anggaran 2025 beserta Nota Keuangannya, pemerintah telah mengalokasikan sejumlah anggaran untuk bidang-bidang utama.

Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar 722,6 triliun rupiah untuk pendidikan, anggaran perlindungan sosial dialokasikan sebesar 504,7 triliun rupiah, anggaran kesehatan direncanakan sebesar 197,8 triliun rupiah atau 5,5 persen dari belanja negara, anggaran ketahanan pangan direncanakan sebesar 124,4 triliun rupiah, lalu pembangunan infrastruktur dianggarkan sebesar 400,3 triliun rupiah dan anggaran transfer ke daerah direncanakan sebesar 919,9 triliun rupiah.