Perdana Menteri Yunus Tegskan Bangladesh Gelar Pemilu Setelah Reformasi Lembaga Negara

Moskow - Pemerintah sementara Bangladesh akan menyiapkan dan menggelar pemilu umum di negara itu setelah mereformasi beberapa lembaga negara dan publik, termasuk komisi pemilihan umum dan kehakiman, kata Perdana Menteri sementara Muhammad Yunus pada Minggu.

"Kami akan menggelar pemilu yang bebas, adil, dan partisipatif segera setelah menyelesaikan mandat kami untuk melaksanakan reformasi penting di Komisi Pemilihan Umum, kehakiman, administrasi sipil, pasukan keamanan, dan media, " kata Yunus.

"Kami juga akan berupaya dengan sungguh-sungguh untuk mendorong rekonsiliasi nasional," kata PM ad interim itu seperti dikutip media Bangladesh dalam pidatonya kepada diplomat asing yang terakreditasi di Dhaka.

Yunus juga menyoroti peran aktivis mahasiswa dalam menggulingkan pemerintahan mantan Perdana Menteri Sheikh Hasina, yang lengser setelah protes massal mahasiswa pada Juli dan awal Agustus, lapor surat kabar The Daily Star.

Yunus menggambarkan periode transisi tersebut sebagai era baru yang terinspirasi oleh para mahasiswa yang terlibat dalam protes.

Yunus dilaporkan mengatakan bahwa prioritas utama pemerintah sementara saat ini adalah mengendalikan situasi hukum dan ketertiban.

"Kami akan mendekati kondisi normal dalam waktu singkat, dengan dukungan teguh dari rakyat dan angkatan bersenjata patriotik," katanya.

"Pasukan polisi juga telah melanjutkan operasi mereka. Angkatan bersenjata akan terus bertugas untuk mendukung kekuasaan sipil selama situasi masih memerlukan," kata Yunus seperti dikutip oleh surat kabar tersebut.

Protes terhadap sistem kuota pemerintah Bangladesh untuk pekerjaan publik meletus pada bulan Juni dan meningkat pada awal Agustus.

Bentrokan antara mahasiswa, polisi, dan pendukung pemerintah dilaporkan menewaskan lebih dari 500 orang, menurut laporan media Bangladesh.

Mantan Perdana Menteri Bangladesh Sheikh Hasina mengundurkan diri di tengah kerusuhan tersebut.

Peraih Nobel Muhammad Yunus dilantik sebagai perdana menteri sementara pada 8 Agustus.