Antisipasi Kecurangan, Sekretariat DPRD dan Kejati Sulbar Cegah Risiko Hukum Kelola Anggaran

Doc: ANTARA Foto/HO Humas DPRD Sulbar

Ket. Sekretariat DPRD Provonsi Sulbar dan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Provinsi Sulbar, sedang membahas kerja sama mencegah segala potensi resiko hukum yang dapat timbul, dalam mengelola anggaran di Mamuju, Kamis (15/8/2024).

Mamuju - Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) bekerja sama dengan Kejaksaan Tinggi (Kejati) setempat melakukan pencegahan segala potensi yang dapat mengakibatkan timbulnya resiko hukum dalam mengelola anggaran keuangan.

"Kerja sama Sekretariat DPRD Sulbar dan Kejaksaan Tinggi Provinsi Sulbarsebagai upaya DPRD Sulbar untuk mencegah segala potensi resiko hukum yang dapat timbul, dalam mengelola anggaran," kata Sekretaris DPRD Provinsi SulbarMuhammad Hamzih, di Mamuju, Kamis.

Ia mengatakan Sekretariat DPRD Sulbar mendukung upaya Pemprov Sulbar dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam mengelola anggaran untuk kepentingan publik demi terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik.

Sehingga, kata dia, DPRD Sulbar membangun sinergi dan kerja sama dengan Kejati Sulbar agar dapat membantu DPRD Sulbar dalammelakukan pengawasan dan pencegahan timbulnya masalah hukum dalam mengelola anggaran.

"Dari kerja sama ini, Kejati Sulbar akan menurunkan tim teknis untuk membantu dan mengawasi pengelolaan anggaran di DPRD Sulbar, dan bersama melakukan pencegahan agar tidak timbul masalah hukum dalam mengelola anggaran," katanya.

Menurut dia, Kejati Sulbar juga akan memberikan saran dan pertimbangan agar pengelolaan anggaran di Sekretariat DPRD Sulbar dapat berjalan sesuai aturan yang berlaku.

Sementara itu Asisten Bidang Perdata dan Tata Usaha Negera (Asdatun) Kejati Provinsi Sulbar, Kumedi menyampaikan bahwa pencegahan atau mitigasi resiko hukum dalam penyusunan dan pengelolaan anggaran dengan Sekretariat DPRD Sulbar, akan difokuskan dalam pengelolaan aset DPRD Sulbar, agar aset yang ada tidak dikuasai oleh pihak lain.

"Tim teknis Kejati Sulbar yang dibentuk akan merancang poin kerja sama penyelesaian persoalan hukum keperdataan dan tata usaha hukum, serta memberikan pertimbangan hukum terhadap proses penyusunan dan tata kelola penganggaran agar tidak beresiko secara hukum," katanya.