Yunus Ditunjuk Jadi Ketua Pemerintahan Interim

DHAKA - Pelopor keuangan mikro peraih Nobel asal Bangladesh, Muhammad Yunus, akan memimpin pemerintahan sementara setelah protes massal memaksa perdana menteri lama Sheikh Hasina untuk melarikan diri, kantor kepresidenan mengumumkan pada Rabu (7/8).

Penunjukan tersebut dilakukan segera setelah para pemimpin mahasiswa meminta Yunus (84 tahun) yang berjasa mengentaskan jutaan orang dari kemiskinan di Bangladesh, untuk memimpin.

Keputusan itu diambil dalam pertemuan dengan Presiden Mohammed Shahabuddin, para panglima angkatan darat, laut dan udara, serta para pemimpin mahasiswa.

"(Mereka) memutuskan untuk membentuk pemerintahan sementara dengan Profesor Dr Muhammad Yunus sebagai ketuanya," kata kantor Presiden Shahabuddin dalam sebuah pernyataan. "Presiden telah meminta rakyat untuk membantu mengatasi krisis ini. Pembentukan pemerintahan sementara yang cepat diperlukan untuk mengatasi krisis ini," imbuh kantor itu.

Yunus akan menyandang gelar penasihat utama, menurut Haid Islam, salah satu pimpinan Mahasiswa Melawan Diskriminasi yang ikut serta dalam pertemuan tersebut. "(Presiden) Shahabuddin setuju bahwa pemerintahan sementara akan dibentuk dalam waktu sesingkat mungkin,"imbuh dia seraya menggambarkan pertemuan itu sebagai sesuatu yang produktif.

Sayangnya hanya ada sedikit rincian lain mengenai rencana pemerintahan tersebut, termasuk peran militer.

Yunus, yang saat ini berada di Eropa, mengatakan kepada AFP pada Selasa (6/8) bahwa ia bersedia memimpin pemerintahan sementara. "Jika tindakan diperlukan di Bangladesh, demi negara saya dan demi keberanian rakyat saya, maka saya akan mengambilnya," kata Yunus dalam sebuah pernyataan yang juga menyerukan segera digelarnya pemilu bebas.

Penindasan

Ditunjuknya Yunus terjadi setelah PM Hasina, 76 tahun, yang berkuasa sejak 2009, mengundurkan diri pada Senin (5/8) ketika ratusan ribu orang membanjiri jalan-jalan di Dhaka menuntut dia lengser.

Peristiwa Senin merupakan puncak dari kerusuhan selama lebih dari sebulan, yang dimulai sebagai protes terhadap rencana kuota PNS di pemerintahan namun kemudian berubah menjadi gerakan anti-Hasina .

Hasina, yang dituduh mencurangi pemilu bulan Januari dan meluasnya pelanggaran hak asasi manusia, mengerahkan pasukan keamanan untuk meredam protes tersebut. Ratusan orang tewas dalam tindakan keras tersebut, namun militer berbalik melawan Hasina pada akhir pekan lalu dan ia terpaksa melarikan diri dengan helikopter ke negara tetangga, India.

Panglima Angkatan Darat Jenderal Waker-Uz-Zaman mengatakan pada Minggu (4/8) bahwa ini adalah waktunya untuk menghentikan kekerasan. Sejak saat itu, militer telah menyetujui sejumlah tuntutan lain dari para pemimpin mahasiswa, termasuk penunjukan Yunus.

Dilaporkan pula bahwa situasi di jalan-jalan utama di ibu kota pada Selasa lalu sebagian besar telah kondusif dengan beberapa toko telah dibuka dan penerbangan internasional dilanjutkan di bandara Dhaka, tetapi sebagian besar kantor pemerintah masih tutup. AFP/I-1