UKPD Diminta 'Back up' Data

JAKARTA - Seluruh data pekerjaan Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) diminta untuk dilindungi dari peretas (hacker). Caranya dengan membuat back up atau menyalin data.

"Kepada Aparatur Sipil Negara lingkungan Pemerintahan Kota untuk selalu waspada dan menjaga dengan melakukan back up data pekerjaan agar aman dari tindakan peretasan dan penyalahgunaan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab," kata Kepala Sudin Kominfotik Jakarta Barat, Andrie Yuswanto di Jakarta, Senin.

Menurut Andrie pencadangan data pekerjaan itu menjadi semakin kontekstual dan penting menyusul telah terjadi serangan terhadap Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) di Surabaya. Juga munculnya sindikat judi dalam jaringan (online) yang meretas situs pemerintah.

Oleh karena itu, Pemkot Jakbar mengajak semua UKPD setempat untuk mengikuti sosialisasi mengenai kesadaran keamanan digital. Kegiatan ini rutin diselenggarakan oleh Sudin Kominfotik Jakarta Barat setiap pekan keempat setiap bulan secara daring.

"Penting bagi kita semua untuk menjaga keamanan data, baik pribadi maupun instansi," tandasnya. Ini sebagai bagian dari usaha menjaga keamanan akan bahaya peretasan dan judi online. Sudin Kominfotik Jakbar melakukan sosialisasi security awareness secara reguler. Semua dapat mengikutinya secara online.

Sebelumnya, sindikat judi online yang digerebek di Apartemen Neo Soho, kawasan Grogol Petamburan, Jakarta Barat, Kamis (4/7) mengaku sudah meretas 855 situs pemerintah dan lembaga pendidikan.

Peretasan itu dilakukan sindikat judi online bersangkutan dengan defacing. Ini tindakan menambah atau menggunakan subdomain website yang diretas sehingga bisa disewakan kepada bandar-bandar judi online di Kamboja.

Berdasarkan pengakuan para pelaku, ada kurang lebih sekitar 855 website yang berhasil diretas oleh para pelaku dan dilakukan tindakan defacing. Rinciannya, 500 milik instansi pemerintah daerah, dengan URL atau uniform resource locator go.id, dan 355 dengan URL berupa ac.id.

Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes Pol M. Syahduddi, menuturkan, situs pemerintah yang diretas umumnya milik pemerintah kota atau daerah. "Biasanya situs pemerintah kota atau daerah ya atau kampus yang sistem keamanannya lemah," pungkas Syahduddi.

Sementara itu, Polres Metro Jakarta Timur tengah mengidentifikasi pelaku penipuan dan penggelapan bermodus pencurian data pribadi puluhan pelamar kerja untuk pinjaman daring (online/ pinjol). "Yang pasti sudah diidentfikasi. Kita bertahap ya, pertajam dulu keterangan saksi dan alat bukti lain, baru puncaknya kami memeriksa terlapor berinisial R," kata Kapolres Metro Jaktim Kombes Pol Nicolas Ary Lilipaly, Senin.

Berdasarkan laporan yang masuk 5 Juni 2024, jumlah pelamar kerja yang menjadi korban sebanyak 26 orang.

Para korban, kata dia, diiming-imingi pekerjaan oleh terlapor. Para korban diminta untuk menyerahkan KTP dan foto diri kepada terlapor R.

Kemudian, data korban tersebut digunakan untuk pinjaman online. Para korban mengalami kerugian hingga 1 miliar lebih. Nicolas berharap penyedia pinjol akan mengklarifikasi secara fisik semua data peminjam untuk memastikan kejadian seperti ini tidak terulang.