BSKDN Siapkan Kebijakan Respons Kondisi Ekonomi

JAKARTA - Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menanggapi laporan terbaru Dewan Gubernur Bank Indonesia yang memaparkan kondisi perekonomian terkini.

Berdasarkan laporan tersebut, Sekretaris BSKDN Noudy R P Tendean mengatakan pihaknya akan segera menyusun rumusan strategi kebijakan pembangunan ekonomi daerah yang lebih adaptif dan responsif terhadap dinamika ekonomi nasional dan global.

"Saat ini dinamika ekonomi keuangan global berubah cepat sehingga risiko dan ketidakpastian meningkat, ini menjadi ancaman bagi negara berkembang termasuk Indonesia," kata Noudy dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (25/6).

Lebih lanjut, berdasarkan laporan Dewan Gubernur BI, kondisi ekonomi terkini juga menggambarkan angka inflasi yang cukup fluktuatif khususnya pada sektor volatile food atau bahan makanan.

Tidak hanya itu, perekonomian saat ini juga diwarnai dengan naiknya BI Rate menjadi 6,25 persen, upaya ini bertujuan menjaga tekanan terhadap stabilitas nilai tukar rupiah yang tertekan hingga 16.000 rupiah per Dollar AS.

"Kondisi ini memerlukan kebijakan yang kuat untuk memitigasi dampak negatif terhadap perekonomian Indonesia dan meningkatnya inflasi harga bahan makanan yang berdampak signifikan terhadap daerah di Indonesia," jelasnya.

Di lain sisi, Noudy juga mengkhawatirkan kenaikan BI Rate akan dirasakan langsung oleh pelaku ritel dan pemerintah daerah (pemda) hingga berujung menurunnya minat investasi swasta, pendapatan pajak berkurang, pertumbuhan Unit Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

Lalu, menurun dan meningkatnya pembiayaan daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Maka dari itu, dia mengungkapkan penyelenggaraan seminar ini akan membawa pengetahuan baru bagi daerah untuk menyikapi kondisi perekonomian global saat ini.

"(Melalui seminar ini) kami harap dapat terumuskan strategi yang tepat dalam pembangunan ekonomi daerah yang resiliensi dan mampu beradaptasi terhadap kondisi nasional dan global serta mampu menekan laju inflasi," ujar Noudy.

Sementara itu, Kepala Biro Perekonomian Provinsi Maluku Utara Ansar Daaly. Dirinya mengatakan dalam menyikapi kondisi terkini perekonomian global tersebut, pihaknya terus berupaya mendorong partisipasi industri kecil menengah dalam hilirisasi nikel hingga mendorong iklim investasi yang kondusif dalam rangka menarik investasi masuk ke Maluku Utara.