Iklan — Scroll ke bawah untuk melanjutkan
Ads

Cegah Penyimpangan, Kejaksaan Harus Aktif Dampingi Kepala Desa

11 Senin, 24 Jun 2024, 00:43 WIB | Oleh: Tim Penulis
Cegah Penyimpangan, Kejaksaan Harus Aktif Dampingi Kepala Desa Cegah Penyimpangan, Kejaksaan Harus Aktif Dampingi Kepala Desa Doc: ANTARA/M Fikri Setiawan
Ket. Ketua DPRD Kabupaten Bogor Rudy Susmanto di Cibinong, Bogor, Jawa Barat.

Kabupaten Bogor - Ketua DPRD Kabupaten Bogor Jawa Barat Rudy Susmanto meminta Kejaksaan Negeri (Kejari) setempat aktif mendampingi kepala desa dalam penggunaan dana pemerintah desa.

Rudy di Cibinong, Minggu, menyampaikan harapan tersebut kepada Irwanuddin Tadjuddin yang belum genap sepekan menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor.

Menurut Rudy, pendampingan perlu dilakukan mengingat banyak kepala desa yang tersandung kasus korupsi lantaran lalai dalam penggunaan dana pemerintah desa.

Ia menilai, kepala desa yang terjerat kasus korupsi kurang menerima sosialisasi dan pendampingan dari aparat penegak hukum.

"Kami memiliki harapan yang cukup besar dengan Kajari yang baru prestasi kejaksaan bukan hanya dilihat dari berapa jumlah orang yang ditangkap, tapi prestasi yang kami harapkan di Kabupaten Bogor bagaimana bisa mendampingi 416 desa sehingga di 5 tahun ke depan, desa di Kabupaten Bogor tidak ada satupun yang berproses hukum," kata Rudy.

Ia berharap dengan rutin melakukan pendampingan kepada para kepala desa, administrasi di pemerintah desa berjalan dengan baik dan sesuai aturan.

"Administrasi berjalan baik, program dilaksanakan dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ini tentu butuh kerjasama salah satunya dari Kejaksaan negeri Kabupaten Bogor," tuturnya

Selain itu, Rudy juga meminta para kepala desa yang baru saja dilantik kepengurusannya di Apdesi Kabupaten Bogor, harus terus berkomunikasi dengan semua pihak, termasuk Kejaksaan Negeri.

Rudy ingin kolaborasi seluruh pihak, mampu meminimalisir bahkan meniadakan kasus-kasus yang melibatkan para kepala desa. Sehingga, pelayanan terhadap masyarakat tidak terganggu.

"Karena jika ada kepala desa yang berproses hukum, pelayanan masyarakat akan terganggu," kata Rudy.

Like, Share, Comment:

Komentar (0)

Belum ada komentar.

Kirim

Silakan login via Google untuk dapat memberi komentar!

Google Login dengan Google
  • Jennie BLACKPINK Luncurkan Font Hangeul Baru di Instagram, Bahasa Korea Makin Mendunia!
    Hi, The introduction of new Korean lettering styles shows ...
  • 3 Game Indie di Steam yang Diam-diam Punya Gameplay Adiktif
    Hi, Indie games can be surprisingly addictive when they ...
  • Jakarta Game On 2026 Buka Peluang Ekonomi Bagi Anak Gen Z
    Hi, Gaming is creating new possibilities for Gen Z, ...
  • Bukan Lagi Soal Smelter! Ini Strategi Baru yang Bikin Industri RI Naik Kelas
    Sinkronisasi kebijakan antara pusat dan daerah melalui pembangunan ...
  • Angkatan Darat AS Berlatih Menggali Kuburan Massal untuk Skenario Perang dengan Banyak Korban
    Apa mungkin AS akan melakukan invasi darat ke ...
pasang iklan di koran jakarta
pasang iklan di koran jakarta
pasang iklan di koran jakarta
Advertisement
UGM Siapkan Pendampingan Hukum bagi Mahasiswa yang Diamankan saat Aksi di Yogyakarta

UGM Siapkan Pendampingan Hukum bagi Mahasiswa yang Diamankan saat Aksi di Yogyakarta

11 Nov 2026
Pilihan Pembaca
Indeks Berita Populer +
logo kj
Kami mendeteksi AdBlocker di browser anda


Website kami bergantung pada iklan untuk terus dapat menghadirkan jurnalisme berkualitas. Dukung kami dengan mengijinkan iklan tampil di browser anda.

Silakan non-aktifkan AdBlocker dengan cara:
- Klik ikon AdBlock pada area ekstensi browser (di bagian pojok kanan atas).
- Lalu klik pilihan untuk menonaktifkan atau pilihan "Don't run on this website / on this page".

Setelah itu Refresh / Muat Ulang halaman ini.