Anggaran KLHK Terbatas, DPR Minta Masyarakat Berperan Jaga Kelestarian TN Merbabu

SEMARANG - Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Budhy Setiawan meminta masyarakat di Taman Nasional (TN) Merbabu berperan aktif menjaga kelestarian lingkungan. Pasalnya, anggaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) masih sangat terbatas untuk mengelola kelestarian hutan, terutama anggaran untuk sumber daya manusianya.

"Kita melihat bahwa partisipasi masyarakat ini perlu dilibatkan, dalam konteks bahwa hutan juga memberikan manfaat ekonomi kepada mereka. Sehingga, ada simbiosis mutualisme antara masyarakat untuk kegiatan ekonominya dan konservasi hutan kita bisa terjaga, itu harapan saya," kata Budhy kepadaParlementariasaat memimpin Kunker Tim Komisi IV DPR ke Taman Nasional Merbabu di Semarang, Jawa Tengah, Jumat (21/6).

Menurutnya, pelibatan masyarakat dalam menjaga konservasi Taman Nasional Merbabu harus berimbang juga dengan manfaat ekonomi yang didapat mereka.

"Untuk itu, semua aspirasi yang berkembang dalam diskusi tadi, terutama terhadap aktivitas pertanian mereka akan kami dukung. Kebetulan kami juga mengundang sejumlah mitra-mitra kerja yang memang punya wewenang untuk mengatasi permasalahan-permasalahan para petani, misalnya kelangkaan pupuk, bibit, dan sarpras untuk pertanian maupun alat untuk memadamkan ketika terjadi kebakaran," terang Budhy.

Ia mengatakan akan berbicara dengan Komisi VI DPR agar Kementerian BUMN tidak terlalu menekan Perhutani agar memberikan keuntungan buat negara sebanyak-banyaknya. Tapi, lebih difokuskan pada bagaimana hutan tetap bisa terjaga kelestariannya.

"Karena kalau hitung-hitungan secara bisnis dalam mengelola hutan itu memang perlu biaya besar," kata Budhy.