“Climate Budget Tagging' Dapat untuk Cari Sumber Pendanaan Baru

Kamis, 30 Mei 2024, 00:00 WIB

BOGOR - Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan menyebutkan penandaan anggaran perubahan iklim (climate budget tagging/CBT) dapat digunakan untuk mencari sumber pendanaan baru untuk upaya mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim.

"Apa yang sudah di-tagging (ditandai) itu bisa untuk refinancing dari sisi pembiayaan atau istilahnya bisa diputar lagi untuk sumber pembiayaan baru," kata Kepala Pusat Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilateral BKF, Boby Wahyu Hernawan, di Bogor, Jabar, Rabu (29/5).

Ket. Foto: Badan Kebijakan Fiskal (BKF) — Sumber: ISTIMEWA

Seperti dikutip dari Antara, Boby menuturkan sektor belanja APBN kementerian dan lembaga yang ditandai melalui CBT tersebut termasuk belanja untuk upaya mitigasi, adaptasi, maupun output kegiatan mitigasi dan adaptasi secara bersamaan (co-benefit).

Menurut Boby, berbagai sektor belanja yang ditandai tersebut, khususnya dalam bentuk belanja modal dan barang, dapat berperan sebagai aset bernilai uang yang bisa dijadikan sebagai aset dasar atas penerbitan suatu instrumen investasi (underlying asset), misalnya untuk green sukuk dan blue bond.

"Tentunya karakteristiknya (untuk masing-masing instrumen) harus sesuai ya. Dan inilah yang menjadi semacam skema refinancing dan ini memang praktik yang berlaku global," ujar Boby.

Ia menyampaikan secara kumulatif, realisasi belanja pemerintah pusat untuk upaya penanggulangan perubahan iklim sejak 2016 hingga 2022 dengan penerapan budget tagging mencapai 569 triliun rupiah.

Realisasi Belanja

Dengan begitu, lanjutnya, rata-rata realisasi belanja pemerintah pusat untuk upaya tersebut adalah 81,3 triliun rupiah per tahun atau sekitar 3,5 persen dari APBN.

"Jumlah anggaran Indonesia sebesar 3,5 persen itu sudah cukup bagus walaupun belum terlalu banyak juga untuk aksi perubahan iklim. Tetapi, dibandingkan negara-negara lain yang masih 2 persen atau di bawah 3,5 persen dari anggaran belanja negaranya, ini sudah cukup bagus," ucap Boby.

Ia pun berharap porsi belanja pemerintah untuk menangani perubahan iklim dapat terus ditingkatkan di masa mendatang, terutama untuk upaya co-benefit, mengingat saat ini pendanaan lebih didominasi untuk upaya mitigasi dan adaptasi, yakni masing-masing sebesar 58,4 persen dan 37,6 persen.

Redaktur: Marcellus Widiarto

Penulis: Eko S

Berita Terbaru

Perusahaan Milik Kampus UGM Go Public! Target IPO Capai Rp45 Miliar

Tinjau Karhutla Kalsel, Menhut Raja Antoni: Api Sudah Tak Terlihat, tapi Gambut Masih Berasap.

Dalang Karhutla Diburu! Komisi III DPR Apresiasi Langkah Tegas Polri

Coco Gauff Juara Cincinnati Open untuk Kedua Kalinya, Masuk Klub Elite WTA

Gratis dan Siaga 24 Jam! Pertamina Buka Posko Medis bagi Warga Manggarai NTT

Formula 1: Norris Menangi GP Belanda, Verstappen Kecelakaan di Depan Pendukung Sendiri

TNI AU Gerak Cepat! 6 Pesawat Bawa Bantuan Kemanusiaan ke NTT dan Kalimantan

Liga Inggris: Manchester City Menang Dramatis di Awal Era Maresca, Liverpool Selamat dari Kekalahan

Terungkap! Kebakaran Rumah di Tebet Diduga Dipicu Mesin Fotokopi

Serie A: Amorim Buka Era Baru dengan Kemenangan, Milan Tundukkan Torino; Juventus Menang Tipis atas Frosinone

Karhutla Meluas, Gubernur Kalsel Desak Masyarakat Lindungi Diri dari Paparan Asap

La Liga: Barcelona Pesta Gol di Kandang Elche, Atletico Madrid Selamat dari Kekalahan

Kementerian Kebudayaan akan revitalisasi situs budaya di Malut

Mengerikan Tragedi Kebakaran Rumah di Tebet, 4 Orang Tewas

Arthur Fils Juara Cincinnati Masters 1000, Tekuk Tiafoe dalam Final Bersejarah

Presiden Prabowo Pimpin Ratas di Hambalang, Bahas Karhutla dan Dampak Bencana NTT.

Kodaeral XIII Gelar Lomba Speedboat di Tarakan, Dorong Potensi Kemaritiman Kaltara.

Takdir Geografis Gambia, Negara Terkecil Afrika yang Terjepit Senegal

Maulid Nabi Muhammad SAW 1448 H, Munafri Arifuddin Ajak Masyarakat Perkuat Persatuan.

Tips Mengelola Bisnis Kos-Kosan

PT. Berita Nusantara
© Copyright 2017 - 2026 Koran Jakarta ®
All rights reserved.