Iklan — Scroll ke bawah untuk melanjutkan
Ads

Sultan HB X Ingatkan Lurah Tidak Gunakan TKD untuk Perkaya Diri

13 Selasa, 21 Mei 2024, 06:40 WIB | Oleh: Tim Penulis
Sultan HB X Ingatkan Lurah Tidak Gunakan TKD untuk Perkaya Diri Sultan HB X Ingatkan Lurah Tidak Gunakan TKD untuk Perkaya Diri Doc: jogjaprov.go.id

Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan Hamengku Buwono X, mengingatkan para lurah di wilayahnya untuk tidak menggunakan tanah kas desa (TKD) untuk memperkaya diri, melainkan menggunakan TKD untuk menyejahterakan rakyat.

"Tanah desa bukan untuk kepentingan memperkaya diri sendiri. Jangan disewakan kepada orang lain atau asing untuk keuntungannya sendiri, tapi malah rakyatnya terlewati," kata Sultan HB X dikutip dari laman resmi Pemda DIY di Yogyakarta, Minggu (19/5).

Hal itu disampaikan Sultan HB X saat bersilaturahmi dengan Paguyuban Lurah dan Pamong Kalurahan DIY Nayantaka di Yogyakarta, Sabtu (18/5). Ia menegaskan tidak akan melindungi siapapun lurah yang menyalahgunakan tanah desa. Dia pun berharap tanah desa mampu menyejahterakan rakyat di desa dengan memprioritaskan warga miskin maupun pengangguran.

Sultan juga meminta pemakaian tanah desa secara bergilir dengan rentang waktu 3 sampai empat tahun. "Tolong bantu orang miskin, orang nganggur, untuk sewa tanah kelurahan," ujar dia.
Sri Sultan berharap sebagian tanah kas desa disediakan bagi warganya yang miskin dan masih menganggur, sehingga ditambah dengan bantuan dana keistimewaan akan tumbuh pekerjaan-pekerjaan baru di desa. Dengan begitu, asumsi bahwa pekerjaan itu hanya ada di kota akan hilang karena warga desa mampu berdikari, memiliki pekerjaan atau usaha dengan memanfaatkan tanah desa.
"Belajarlah ke daerah yang sudah lebih dulu berhasil mengelola tanah desa, ke Nglanggeran, Mangunan, Gedangsari, Breksi maupun Kaliurang," tutur dia.

Sultan menjelaskan bahwa nilai akuntabilitas sebuah kelurahan atau kalurahan akan dilihat dari keterbukaan pemerintah desa dalam mempertanggungjawabkan laporan penggunaan APBN dan APBD setiap tahunnya. Karena itu, dia mengimbau agar setiap kelurahan atau kalurahan ke depan bisa mengeluarkan pertanggungjawaban APBD-nya dengan publikasi melalui surat kabar.

"Itu salah satu bentuk akuntabilitas publik," terang Sri Sultan. Ant/I-1

Like, Share, Comment:

Komentar (0)

Belum ada komentar.

Kirim

Silakan login via Google untuk dapat memberi komentar!

Google Login dengan Google
  • Apa Alasan Gibran Mundur? Isi Surat Pengunduran Dirinya Kini Terungkap
    Sepertinya ini keputusan terbaik bagi bangsa ini ...
  • Jennie BLACKPINK Luncurkan Font Hangeul Baru di Instagram, Bahasa Korea Makin Mendunia!
    Hi, The introduction of new Korean lettering styles shows ...
  • 3 Game Indie di Steam yang Diam-diam Punya Gameplay Adiktif
    Hi, Indie games can be surprisingly addictive when they ...
  • Jakarta Game On 2026 Buka Peluang Ekonomi Bagi Anak Gen Z
    Hi, Gaming is creating new possibilities for Gen Z, ...
  • Bukan Lagi Soal Smelter! Ini Strategi Baru yang Bikin Industri RI Naik Kelas
    Sinkronisasi kebijakan antara pusat dan daerah melalui pembangunan ...

TPS3R Akan Dibangun di Jl Delman Elok Jakarta

51 menit yang lalu | Aloysius Widiyatmaka

Megapolitan
TPS3R Akan Dibangun di Jl D...
Ekonomi
Oktober 2026, QRIS Bank Mua...
Advertisement
Kemenekraf dan Pemprov Bali Akan Berkolaborasi Bangun Creative Hub Kembangkan Ruang Akselerasi Talenta Digital

Kemenekraf dan Pemprov Bali Akan Berkolaborasi Bangun Creative Hub Kembangkan Ruang Akselerasi Talenta Digital

12 Nov 2026
Pilihan Pembaca
Indeks Berita Populer +
logo kj
Kami mendeteksi AdBlocker di browser anda


Website kami bergantung pada iklan untuk terus dapat menghadirkan jurnalisme berkualitas. Dukung kami dengan mengijinkan iklan tampil di browser anda.

Silakan non-aktifkan AdBlocker dengan cara:
- Klik ikon AdBlock pada area ekstensi browser (di bagian pojok kanan atas).
- Lalu klik pilihan untuk menonaktifkan atau pilihan "Don't run on this website / on this page".

Setelah itu Refresh / Muat Ulang halaman ini.