KSP Diskusikan soal Pansel KPK dengan ICW dan PSHK

JAKARTA - Kantor Staf Presiden (KSP) menerima perwakilan Indonesia Corruption Watch (ICW) dan Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) untuk mendiskusikan persiapan pembentukan Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi.

"Kami berdiskusi dengan kawan-kawan ICW soal persiapan Pansel KPK," ujar Deputi V Kantor Staf Presiden (KSP) Rumadi Ahmad usai berdiskusi dengan ICW dan PSHK di Gedung Bina Graha, Jakarta, Senin (20/5).

Menurut Rumadi, KSP memiliki perhatian yang sama dengan ICW dan PSHK mengenai persiapan pembentukan Pansel KPK yang akan dilakukan Presiden Joko Widodo. "Kami punya concern yang sama untuk mempersiapkan Pansel KPK yang berintegritas dan diterima publik. Ini penting agar produk dari pansel ini juga kredibel dan dipercaya publik," kata Rumadi.

Koordinator Bidang Korupsi Politik ICW Kurnia Ramadhana mengatakan, ICW bersama PSHK menyampaikan tiga hal, yakni pertama, pentingnya bagi KSP untuk memastikan agar Presiden mempertimbangkan kriteria integritas, kompetensi, dan independen sebelum membentuk Panitia Seleksi Komisioner dan Dewan Pengawas KPK periode 2024-2029.

Kedua, ICW dan PSHK memberikan rekomendasi nama-nama yang bisa dijadikan pertimbangan oleh Presiden dalam menyusun komposisi Panitia Seleksi Komisioner dan Dewan Pengawas KPK periode 2024-2029. Ketiga, ICW dan PSHK juga mengingatkan agar pemerintah tidak mengulur waktu untuk mengumumkan nama anggota pansel.