BNPP Libatkan Masyarakat Desa Perkuat Hankam di Perbatasan

JAKARTA - Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI melibatkan masyarakat desa terdepan untuk memperkuat sistem pertahanan dan keamanan (hankam) di wilayah perbatasan negara Indonesia.

"Dengan kompleksitas masalah yang terjadi di wilayah perbatasan maka dibutuhkan keterlibatan langsung dari masyarakat untuk menjadi bagian dari sistem pengamanan," kata Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara BNPP RI Robert Simbolon dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Senin (20/5).

Robert menjelaskan bahwa penguatan sistem pengamanan perbatasan negara sangat dibutuhkan, sehingga lembaganya telah menerbitkan Peraturan BNPP Nomor 4 Tahun 2023 tentang pedoman pemberdayaan masyarakat desa terdepan kawasan perbatasan dalam menjaga dan memelihara tanda batas wilayah negara.

Ia mengatakan bahwa peraturan tersebut dapat menjadi payung hukum bagi pembentukan dan pendayagunaan lembaga kemasyarakatan desa yang berperan aktif dalam menjaga perbatasan.

Menurut dia, masyarakat desa melalui lembaga kemasyarakatan desa dapat memantau dinamika aktivitas pelintasan tradisional atau tidak resmi di luar Pos Lintas Batas Negara (PLBN).

Selain itu, kata dia, melalui lembaga tersebut maka dapat membantu meningkatkan efektivitas pengawasan dan pengamanan di wilayah perbatasan.

Dia mengatakan masyarakat setempat yang memahami kondisi geografis dan sosial wilayahnya dapat memberikan informasi dan dukungan yang lebih efektif kepada aparat keamanan.