Pemerintah Korsel Tunda Rencana Beri Tindakan Hukum Dokter yang Mogok Kerja

SEOUL - Pemerintah Korea Selatan menunda rencana untuk mengambil tindakan hukuman terhadap pemogokan yang berkepanjangan oleh dokter-dokter yang masih magang dan sedikit menunda rencana untuk meningkatkan kuota penerimaan sekolah kedokteran.

Pernyataan tersebut disampaikan oleh salah seorang pejabat pemerintahan Korea Selatan yang tidak disebutkan namanya seperti dilaporkan Kantor Berita Korea Selatan, Yonhap, Minggu (5/5).

Dalam jumpa pers minggu lalu, Wakil Menteri Kesehatan Kedua Park Min-soo mengatakan pemerintah telah memutuskan untuk memberikan otonomi kepada universitas-universitas lokal dalam menentukan kuota sekolah kedokteran dengan kisaran 50 hingga 100 persen untuk tahun akademik 2025.

Solusi tersebut ditawarkan untuk untuk memecahkan kebuntuan masalah yang sudah terjadi selama berbulan-bulan. Selain itu, pemerintah telah menunda penangguhan izin bagi dokter yang tidak aktif selama berbulan-bulan berdasarkan kebijakan disposisi fleksibel sejak akhir Maret.

Tak hanya itu, pemerintah juga tidak mengeluarkan perintah eksekutif untuk profesor sekolah kedokteran yang turut mengundurkan diri bersama mahasiswanya.

Langkah-langkah tersebut dipandang sebagai sebuah kompromi, mengingat dorongan awal pemerintah untuk menambah total 2.000 penerimaan sekolah kedokteran mulai tahun 2025 sebagai bagian dari upaya untuk mengatasi potensi masalah yang berasal dari rendahnya angka kelahiran dan penuaan yang cepat.

Keputusan pemerintah tersebut memicu protes dari lebih dari 90 persen dari 13.000 dokter peserta pelatihan di negara tersebut yang meninggalkan tugas mereka di rumah sakit umum sejak 20 Februari.

Namun, organisasi dokter bersatu dalam seruan mereka agar pemerintah membatalkan rencana kenaikan tersebut dan menyusun rencana baru dari awal, meskipun ada tanda-tanda perpecahan dalam koordinasi internal mereka.

Lim Hyun-taek, ketua baru Asosiasi Medis Korea (KMA), yang terkenal sebagai tokoh garis keras, telah berulang kali mengecam pemerintah dengan pernyataan tegas dan bersikeras untuk membatalkan peningkatan penerimaan pasien.

"Rencana untuk meningkatkan pendaftaran sebanyak 2.000 mahasiswa kedokteran bukanlah solusi untuk permasalahan di sektor medis," kata Lim, Sabtu (4/5).