Bandung Antisipasi Bencana Hidrometeorologi, 6 Kolam Retensi Disiapkan Tangani Banjir

BANDUNG, JAWA BARAT - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung, Jawa Barat, menyiapkan pembangunan enam kolam retensi dan pengadaan alat berat untuk memperkuat penanganan banjir, terutama di wilayah Bandung Timur yang masuk kawasan rawan bencana hidrometeorologi.

Bupati Bandung Dadang Supriatna di Bandung, Kamis, mengatakan program tersebut menjadi bagian dari rencana aksi lintas sektor yang melibatkan pemerintah daerah, TNI-Polri, BBWS Citarum, serta sejumlah instansi terkait untuk menangani persoalan banjir secara terpadu.

"Ini (persiapan alat berat dan kolam retensi) salah satu bentuk keseriusan dan kami sudah melakukan dan sudah mulai, tinggal sekarang lebih kepada penajaman kepada timeline," kata Dadang dalam rapat koordinasi lintas sektor penanganan banjir di Kabupaten Bandung, Kamis (5/11).

Berdasarkan data BPBD Kabupaten Bandung, banjir pada Desember 2025 berdampak terhadap 34.497 jiwa di Kecamatan Dayeuhkolot, Baleendah, dan Bojongsoang. Sebanyak 457 jiwa diantaranya harus dievakuasi akibat genangan yang mencapai 150 centimeter.

Sementara itu pada April 2026 banjir kembali merendam 693 rumah warga di sejumlah wilayah Kabupaten Bandung dengan ketinggian air berkisar 10 hingga 130 centimeter. BPBD juga memetakan sedikitnya 11 kecamatan yang sangat rawan terdampak banjir saat musim penghujan.

Dadang mengatakan penanganan banjir membutuhkan kerja sama antardaerah karena aliran air yang masuk ke Kabupaten Bandung berasal dari Kota Bandung, Kota Cimahi, dan Kabupaten Sumedang, sehingga pembagian kewenangan dan pembiayaan perlu disepakati bersama.

Bupati Bandung Dadang Supriatna saat menghadiri rapat koordinasi penanggulangan bencana banjir di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, pada Kamis (5/11). Antara/HO-Pemkab Bandung.

"Enggak bisa dipikul beban sendiri, enggak bisa oleh provinsi sendiri, ini harus bersama-sama Bandung Raya kerja sama," ujarnya.

Selain pembangunan enam kolam retensi dengan prioritas Bojongsoang dan Rancaekek, Pemkab Bandung merencanakan pengadaan satu  ekskavator pada 2026 dan penambahan sedikitnya dua ekskavator pada Januari 2027 untuk mendukung pemeliharaan sungai.

Instansi terkait, lanjutnya, juga menyiapkan revitalisasi sungai, pengelolaan sampah, serta kesiapsiagaan personel dan evakuasi warga.

Dadang meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menyusun rencana aksi dan lini masa penganggaran dengan melibatkan Kejaksaan Negeri sebagai pendamping hukum, agar pelaksanaan program sesuai regulasi dan tidak menimbulkan persoalan administrasi.

"Jangan sampai kita salah menganggarkan ini, mohon digandeng. Prinsipnya kita tidak saling menyalahkan, ini kewenangan BBWS, ini kewenangan PSDA, ini kewenangan kabupaten, kita duduk bersama," kata Bupati Dadang Supriatna.

Melalui kesepakatan lintas daerah tersebut, Pemkab Bandung berharap penanganan banjir dapat dilakukan secara berkelanjutan, mulai dari pemeliharaan sungai, pengendalian limpasan air, hingga pengelolaan sampah di kawasan hulu dan hilir untuk mengurangi risiko banjir di wilayah Bandung Raya. Ant