Melalui Transportasi Laut, Konektivitas Wilayah Timur Indonesia Terus Digenjot

JAKARTA - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut berkomitmen memajukan konektivitas di wilayah timur Indonesia, terutama di wilayah Maluku, melalui pengembangan transportasi laut. Upaya ini menjadi prioritas utama demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat kepulauan.

Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Capt. Antoni Arif Priadi, menyoroti beberapa infrastruktur vital yang tengah dibangun atau direncanakan untuk mendukung tujuan tersebut. Namun ada beberapa tantangan utama yang dihadapi diantaranya keterbatasan fasilitas di beberapa Wilayah Kerja Pelabuhan (Wilker Pelabuhan).

"Direktorat Jenderal Perhubungan Laut terus memperjuangkan peningkatan konektivitas di wilayah timur Indonesia melalui transportasi laut. Upaya ini dilaksanakan dalam rangka menghadapi sejumlah tantangan infrastruktur yang harus diatasi," ujarnya dalam keterangan tertulisnya, Minggu (28/4).

Antoni mengungkapkan Wilker Pelabuhan Lirang menjadi sorotan utama. Meskipun telah memiliki fasilitas pelabuhan, Wilker Pelabuhan Lirang menghadapi kendala pada alur masuk yang sempit dan arus yang tidak menentu.

"Pendangkalan alur masuk menjadi masalah serius, sehingga membatasi kapal dengan draft di atas 2 meter untuk berlabuh," ungkapnya.

Meskipun telah dilakukan pengerukan pada tahun 2017, pendangkalan kembali terjadi, menyebabkan kapal harus berlabuh dan melakukan aktivitas turun-naik penumpang serta bongkar-muat barang dengan jarak yang cukup jauh dari Dermaga Lirang.

Perbaikan Infrastruktur dan Peningkatan Pelayanan Wilker Pelabuhan Luang juga menjadi fokus perhatian. Meskipun belum memiliki fasilitas pelabuhan, wilayah ini sudah dijadikan tempat singgah oleh kapal perintis.

"Namun, kegiatan turun-naik penumpang dan bongkar muat barang dilakukan dengan jarak yang jauh dari pulau Luang, mencapai sekitar 10 km dari tepi pulau," ungkapnya.

Beberapa kapal yang menyinggahi pelabuhan tersebut adalah kapal perintis (KM Sabuk Nusantara 71, KM Sabuk Nusantara 87, KM Sabuk Nusantara 28, dan KM Lintas Bahari Indonesia). "Namun saat ini Pra Studi Kelayakan telah dilakukan pada tahun anggaran 2022 untuk memperbaiki kondisi ini," tambah Antoni.

Pelabuhan Mahaleta menghadapi tantangan serupa. Meskipun telah memiliki fasilitas pelabuhan, terdapat kerusakan berat pada salah satu segmen dermaga dan causeway. Kondisi ini menghambat operasional pelabuhan.

"Pembangunan dan rehabilitasi sudah direncanakan pada tahun anggaran 2025 untuk meningkatkan keamanan dan keselamatan kapal serta pelabuhan, menggunakan sumber dana Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)," ungkapnya.

Antoni menegaskan upaya ini bertujuan untuk memastikan keselamatan dan keamanan pelayaran di Wilayah Kerja Pelabuhan Lirang dan Wilayah Kerja Pelabuhan Luang.

"Dengan dukungan dari berbagai pihak, diharapkan tujuan ini dapat tercapai dalam waktu yang sesingkat-singkatnya untuk mendukung pertumbuhan dan kemajuan wilayah tersebut. Kementerian Perhubungan terus mengawal dan mempercepat langkah-langkah strategis ini untuk memberikan dampak positif yang lebih besar bagi masyarakat kepulauan dan ekonomi nasional," tutupnya.