MK Pastikan Empat Menteri Akan Hadir di Sidang PHPU

JAKARTA - Kepala Biro Hukum Administrasi dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (MK) Fajar Laksono menegaskan empat menteri Kabinet Indonesia Maju akan hadir dalam sidang perkara perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) pada Pilpres 2024, Jumat (5/4).

"Empat menteri akan hadir dalam sidang lanjutan PHPU Pilpres 2024," kata Fajar ketika dihubungi di Jakarta, Kamis (4/4). Selain empat menteri, MK juga memanggil Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI untuk dimintai keterangan.

Fajar mengatakan bahwa Ketua DKPP RI Heddy Lugito juga akan hadir dalam persidangan di Gedung I MK. Sebelumnya, pada hari Selasa (2/4) MK telah mengirimkan surat pemanggilan resmi kepada para pihak tersebut.

MK menjadwalkan pemanggilan empat menteri Kabinet Indonesia Maju untuk hadir sebagai pihak yang perlu didengar keterangannya dalam sidang lanjutan PHPU Pilpres 2024, Jumat (5/4). "Kepada para pihak, perlu disampaikan bahwa hari Jumat akan dicadangkan untuk pemanggilan pihak-pihak yang dipandang perlu oleh Mahkamah Konstitusi, berdasarkan hasil rapat Yang Mulia para hakim tadi pagi," kata Ketua MK Suhartoyo dalam sidang lanjutan PHPU Pilpres 2024, Senin (1/4).

Berdasarkan hasil Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH), kata Suhartoyo, empat menteri yang dijadwalkan pemanggilannya itu adalah Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menteri Sosial Tri Rismaharini.

Selain keempat menteri tersebut, MK juga menjadwalkan pemanggilan untuk DKPP.

Suhartoyo menegaskan pemanggilan lima pihak yang dikategorikan penting untuk didengarkan keterangannya oleh MK ini bukan bentuk mengakomodasi permohonan dari kubu Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md, melainkan merupakan sikap mandiri yang diambil hakim konstitusi.

Kesaksian Penting

Terpisah, Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin mengharapkan sidang sengketa PHPU Presiden-Wakil Presiden 2024 yang digelar oleh MK menghasilkan putusan yang terbaik bagi Indonesia dan kelanjutan pemerintahan ke depan.

"Harapannya tentu, keputusannya yang terbaik untuk bangsa ini, saya kira itu saja. Mudah-mudahan hasilnya yang terbaik untuk bangsa ini," ucap Wapres usai menyaksikan pengukuhan Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) di Kota Manado, Sulut, Kamis.

Lebih lanjut, Wapres menyampaikan MK sebagai lembaga peradilan yang penting di negara ini mempunyai otoritas yang mutlak untuk menegakkan hukum dan keadilan tanpa intervensi pihak mana pun.

Menurut Wapres, para menteri tersebut diharapkan akan membawa sejumlah fakta yang dapat membantu para hakim dalam merumuskan putusan sidang sengketa. "Itu (kesaksian para menteri) penting saya kira buat MK untuk memperoleh gambaran secara utuh supaya apa yang mereka perlukan, baik dari masalah bansos (bantuan sosial) atau masalah-masalah yang lainnya, saya kira itu menjadi lebih terang," ujar Wapres.