PBB Sahkan Resolusi AI untuk Pembangunan Berkelajutan

JAKARTA - Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengesahkan resolusi yang dirancang untuk mempromosikan kecerdasan buatan (AI) yang aman, terjamin, dan dapat dipercaya untuk pembangunan berkelanjutan.

Resolusi yang dipelopori oleh Amerika Serikat (AS) tersebut diadopsi melalui konsensus yang sangat besar di mana seluruh 193 negara anggota memberikan suara mendukung resolusi tersebut.

Dukungan resolusi tersebut bertujuan untuk menjembatani kecerdasan buatan dan kesenjangan digital lainnya di antara dan di dalam negara-negara, sekaligus mempromosikan sistem kecerdasan buatan yang aman, terjamin dan dapat dipercaya untuk mempercepat kemajuan menuju realisasi penuh Agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030.

Lebih lanjut, resolusi tersebut mendorong semua negara anggota serta multi-stakeholder lainnya, sektor swasta, organisasi internasional dan regional, masyarakat sipil dan lembaga media dari seluruh kawasan dan negara, untuk mengembangkan dan mendukung pendekatan serta kerangka peraturan dan tata kelola yang berkaitan dengan keselamatan, keamanan, dan sistem kecerdasan buatan yang dapat dipercaya.

"Resolusi ini menegaskan kembali bahwa kita harus fokus pada peningkatan kapasitas dan menutup kesenjangan digital antarnegara sehingga semua orang dapat memperoleh manfaat dari AI," kata utusan AS untuk PBB, Linda Thomas-Greenfield, dalam konferensi pers.

"Resolusi ini merupakan langkah besar untuk memperluas manfaat dan menciptakan lebih banyak manfaat, untuk membangun dan menerapkan sistem AI yang dapat menyelamatkan nyawa dan kemiskinan, melindungi planet kita, dan menciptakan dunia yang lebih aman dan adil," tambahnya.

Penasihat Keamanan Nasional AS, Jake Sullivan, mengatakan resolusi yang diusulkan oleh Amerika Serikat dan disponsori bersama oleh lebih dari 100 negara, merupakan langkah bersejarah dalam mengembangkan sistem AI yang aman, terjamin, dan dapat dipercaya.

Ia mencatat bahwa perjanjian tersebut menguraikan kerangka kerja kolaborasi global mengenai AI, menekankan perlunya akses yang adil, manajemen risiko, perlindungan privasi, pencegahan penyalahgunaan, dan mitigasi bias dan diskriminasi.

Sertifikasi Kompetensi

Pakar ekonomi dari Universitas Airlangga, Surabaya, Gancar Candra Premananto, mengatakan perkembangan teknologi AI yang cukup pesat memang perlu disambut dengan sejumlah persiapan agar dapat memberikan manfaat pembangunan yang berkelanjutan.

"Beberapa profesi di dunia bisnis dapat hilang dengan kehadiran AI, seperti asisten, penulis naskah, konsultan kreatif, dan masih banyak lagi. Untuk mengantisipasi memang perlu kesiapan untuk menunjang masyarakat dan mengelola bisnis dengan dukungan AI seperti pedoman dan kesiapan sumber daya manusia. Karena kemajuan teknologi bukanlah hal yang harus dihindari, tapi harus dijadikan supporting factor untuk kemajuan bisnis.

Beberapa hal yang bisa dilakukan untuk menunjang kesiapan SDM, seperti sertifikasi kompetensi profesional AI for Business, mata kuliah yang dapat memotivasi mahasiswa tentang urgensi digitalisasi dan AI," ujarnya.

Diminta terpisah, peneliti ekonomi Celios, Nailul Huda, mengatakan dengan resolusi tersebut maka semua negara setuju akan kehadiran AI sebagai sebuah kepastian, bahkan sudah dimulai di beberapa sektor. Kekhawatiran tentang penggunaan AI pun muncul, mulai dari penggunaan AI untuk kepentingan politik hingga ekonomi yang ilegal. Maka perlu code of conduct dalam pengembangan AI.

Resolusi PBB itu juga menjadi pintu masuk pengembangan AI. Resolusi tersebut juga harus memperhatikan kepentingan negara berkembang seperti Indonesia sehingga tidak hanya menjadi pengguna akhir AI.