Russia Gelar Pemilu untuk Perpanjang Kekuasaan Putin

MOSKWA - Warga Russia pada Jumat (15/3) mulai memberikan suaranya dalam pemilihan presiden yang berlangsung selama tiga hari. Pemungutan suara ini akan memberikan pemimpin veteran Vladimir Putin masa jabatan enam tahun lagi ketika konflik yang berkecamuk di Ukraina menyebar lebih jauh ke wilayah Russia.

Setelah sebelumnya berkuasa sebagai presiden atau perdana menteri sejak hari terakhir tahun 1999, mantan agen KGB ini menganggap pemilu ini sebagai bentuk kesetiaan dan dukungan rakyat Russia terhadap serangan militernya terhadap Ukraina, yang kini memasuki tahun ketiga.

Dalam pesan pra-pemilu yang disiarkan di TV pemerintah pada Kamis (14/3), Putin mendesak warga Russia untuk mendukungnya dalam menghadapi masa sulit bagi negara.

"Kita telah menunjukkan bahwa kita bisa bersama-sama, membela kebebasan, kedaulatan, dan keamanan Russia. Saat ini sangat penting untuk tidak menyimpang dari jalur ini," kata dia.

Kepercayaan diri pemimpin Kremlin itu kian meningkat karena pasukannya baru-baru ini berhasil mengamankan wilayah teritorial pertama mereka di Ukraina dalam hampir satu tahun.

Dengan semua lawan utama Putin tewas, di penjara atau di pengasingan, hasil pemungutan suara ini tidak diragukan lagi. Sebuah lembaga jajak pendapat yang dikelola pemerintah memperkirakan awal pekan ini bahwa Putin akan memperoleh lebih dari 80 persen suara.

Kemenangan akan memungkinkannya untuk tetap berkuasa hingga tahun 2030, lebih lama dari pemimpin Russia mana pun sejak Catherine yang Agung pada abad kedelapan belas.

Sementara itu kelompok hak asasi manusia mengatakan pemilu kali ini tidak akan bebas dan tidak adil.

Otoritas pemilu melarang beberapa kandidat oposisi yang nyata untuk mencoba mencalonkan diri melawan Putin. Namun mereka yang menentang Putin masih berharap dapat merusak proses demokrasi tersebut.

Pemungutan suara juga dilakukan di wilayah pendudukan di Ukraina timur yang diklaim telah dianeksasi oleh Russia. Tentara dengan senjata tempur lengkap menemani petugas pemilu di wilayah timur Donetsk saat mereka mendirikan tempat pemungutan suara keliling.

Kyiv mencap pemungutan suara tersebut sebagai sebuah lelucon dan mengatakan bahwa penyelenggaraan pemilu di wilayah timur Ukraina dan Crimea, yang dianeksasi Russia pada tahun 2014, adalah ilegal.

Juru bicara kementerian Luar Negeri Amerika Serikat (AS), Matthew Miller, pada Kamis juga mengutuk pemungutan suara di wilayah yang dikuasai Russia. "AS tidak akan pernah mengakui legitimasi atau hasil pemilu palsu yang diadakan di Ukraina yang berdaulat," kata Miller.

Serangan Ukraina

Sepanjang pekan ini, Ukraina dilaporkan telah melancarkan beberapa serangan udara terbesarnya terhadap Russia menjelang pemilu dan beberapa serangan di antaranya mencapai ratusan kilometer ke dalam wilayah Russia.