RI Harus Benahi Kepastian Hukum guna Meyakinkan Investor

Manajer Riset Seknas Fitra, Badiul Hadi, mengatakan perbaikan layanan publik juga menjadi indikator ketercapaian reformasi birokrasi. Prinsip New Public Service harus dioptimalkan agar berbagai target pembangunan dapat tercapai, termasuk investasi ke Indonesia.

"Pelayanan juga menjadi citra birokrasi pemerintahan, dan itu jadi pertimbangan investor masuk ke Indonesia," ungkap Badiul.

Wakil Rektor Tiga, Universitas Trunojoyo Madura (UTM), Surokim Abdussalam, mengatakan, kinerja pemerintah dalam layanan publik menjadi salah satu alat ukur penting dalam menilai keberhasilan pelaksanaan tugas pemerintah, yang dapat mempengaruhi keputusan calon investor.

"Kinerja pemerintah dalam sektor publik terutama pemda yang telah dibekali otonomi untuk mengelola anggaran daerahnya sendiri menjadi salah satu cara mengukur yang mudah bagi investor dalam menilai capaian pemerintah," kata Surokim.

Jika layanannya buruk, maka kepercayaan publik ikut menurun dan akan berkorelasi lurus terhadap terhambatnya pertumbuhan investasi. Setiap investor menginginkan kepastian, kemudahan, dan pelayanan dalam perizinan bisnisnya.

"Jika mereka mengganggap semuanya serbasulit dan berbiaya tinggi, tentu investor akan mencari tujuan lain yang lebih ramah investasi," tuturnya.