DPR Harap Kredibilitas Pemilu Terjaga karena Dipantau Banyak Negara

JAKARTA - Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Sukamta meminta para penyelenggara Pemilu 2024 di Tanah Air menjaga kredibilitas agar Pemilu tetap berkualitas. Pasalnya, pesta demokrasi di Indonesia dipantau oleh banyak negara melalui Program Pemantauan Pemilu atau Election Visit Program (EVP).

Dia mengatakan EVP akan diikuti oleh 12 parlemen negara sahabat dan menjadi ajang unjuk gigi kualitas demokrasi di Indonesia. Terlebih lagi, menurut Sukamta, Pemilu 2024 di Indonesia cukup unik dan rumit.

"Kita mau memperlihatkan proses dari pemilu dan ini pemilu yang salah satunya di dunia yang begitu complicated, ada (pemilu) presiden, DPR, DPRD, DPD, dan itu yang kita perlihatkan bahwa kita damai-damai saja," kata Sukamta dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Selasa (13/2).

Nantinya, EVP akan diisi pula dengan diskusi kelompok terpumpun (FGD) yang membahas mengenai sistem dan penyelenggaraan Pemilu 2024 di Indonesia.

BKSAP DPR RI, lanjut Sukamta, ingin para negara sahabat memberikan kesan dan pesan, serta menjadi sarana tukar pikiran terkait proses pemilu di Indonesia.

Sukamta berharap kondisi bangsa dapat berjalan aman, lancar, dan damai; sehingga para pemantau dapat memberikan masukan bagi Indonesia terkait pelaksanaan pesta demokrasi lima tahun sekali itu.

Yang tak kalah penting, lanjutnya, adalah kualitas proses pemilu yang harus berlangsung sesuai dengan aturan berlaku serta berlangsung secara umum, bebas, jujur, dan adil untuk seluruh kontestan pemilu.

Kegiatan EVP tahun 2024, katanya, dapat mempererat hubungan DPR RI dengan parlemen negara lain serta menjadi sarana untuk berbagi pengalaman bagi kemajuan demokrasi.

Sukamta menjelaskan kegiatan observasi menjadi upaya diplomasi dari parlemen salah satu negara kepada parlemen negara lain.

"Dari multitrack diplomasi ini dari berbagai macam jalur, salah satunya kita memanfaatkan momen pemilu itu untuk memperkuat hubungan kita dengan negara-negara sahabat secara bilateral," ujarnya.

Sejauh ini, parlemen yang telah menyampaikan konfirmasi untuk terlibat dalam program tersebut adalah Australia, Azerbaijan, Malaysia, Kamboja, Laos, Qatar, Rusia, Tanzania, Turki, Timor Leste, Uzbekistan, dan Venezuela.

Kemudian, ada tiga organisasi internasional yang ingin terlibat, yaitu GOPAC, AIPA, dan Global Initiatives of Northern Illinois University.