Program Pengentasan Kemiskinan Didominasi Bantuan Sosial

» Masyarakat miskin sering hanya menjadi objek bantuan sehingga program segencar apa pun tidak efektif mengangkat mereka.

» Perekonomian di perdesaan harus ditingkatkan karena selama ini menjadi kantong kemiskinan.

JAKARTA - Semakin memburuknya kesenjangan sosial terutama pendapatan antara kelompok masyarakat miskin dengan segelintir kaum berada ditengarai akibat sulitnya masyarakat miskin untuk naik kelas.

Pakar kemiskinan sekaligus Guru Besar Ilmu Sosiologi, Universitas Airlangga (Unair), Surabaya, Bagong Suyanto, yang dihubungi, Senin (5/2), mengatakan kendala utama masyarakat miskin untuk naik kelas, salah satu penyebabnya karena disparitas, keterbatasan mereka terhadap akses pasar dan permodalan.

Sementara berbagai program pengentasan kemiskinan lebih didominasi oleh kebijakan yang bersifat bantuan sosial (bansos), sehingga pemberdayaan kaum miskin belum tercapai.

"Padahal mereka harus bersaing dengan pelaku ekonomi yang serbamapan sehingga selalu kalah, di sisi lain masyarakat miskin sering hanya menjadi objek bantuan, sehingga betapa pun gencarnya program-program beranggaran besar yang dimaksudkan untuk pemerataan seperti infrastruktur, tetap akan sulit mengangkat nasib kaum miskin," kata Bagong.

Hal itu karena konsep ekonomi kerakyatan belum diterapkan dengan sungguh-sungguh. Akibatnya, angka disparitas atau kesenjangan sosial tidak banyak bergerak, justru menjadi semakin lebar.

"Ini karena ekonomi kerakyatan hanya diartikan dalam bantuan ke orang miskin supaya tidak lapar," kata Bagong.

Belum menyentuh substansi bahwa mereka belum terintegrasi ke dalam perekonomian. Padahal dengan menggerakkan ekonomi kerakyatan di perdesaan dengan program-program yang bersifat holistik, ekonomi akan berkembang lebih merata karena kemiskinan banyak di desa-desa.

"Harus ada kebijakan dan program yang melindungi mata pencaharian masyarakat di desa, seperti penguatan pertanian dengan segala bentuk proteksinya. Ini akan lebih efektif dan bermanfaat dalam memutus rantai kemiskinan," pungkas Bagong.

Pada kesempatan yang lain, ekonom Center of Economic and Law Studies (Celios), Nailul Huda, mengatakan ketimpangan dari sisi pengeluaran juga memburuk meskipun sedikit. Pertumbuhan konsumsi 20 persen masyarakat terkaya lebih cepat dibandingkan dengan 40 persen masyarakat miskin. Akhirnya ketimpangan semakin meruncing.

"Ketimpangan yang memburuk ini terjadi di daerah perkotaan yang memang gambaran utuh ketimpangan di Indonesia," kata Huda.

Salah satu yang menyebabkan adalah semakin banyak instrumen obligasi pemerintah yang notabene banyak dibeli oleh orang kaya. "Orang miskin mana bisa beli obligasi. Lebih baik buat makan uangnya," papar Huda.

Oleh sebab itu, bansos untuk masyarakat miskin harus tepat sasaran. "Hal lain adalah memberi kesempatan yang sama kepada masyarakat untuk lanjut ke jenjang perguruan tinggi," katanya.