Pemkab Banyuwangi Fokus Penguatan SDM untuk Wujudkan Ekonomi Berkelanjutan

Banyuwangi - Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, fokus pada penguatan kualitas sumber daya manusia (SDM) pada tahun anggaran 2024 dalam upaya untuk mewujudkan ekonomi yang berkelanjutan.

"Sumber daya manusia yang berkualitas dapat menunjang pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Hal ini perlu dipersiapkan dengan matang," ujar Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani saat musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) kecamatan yang digelar serentak di seluruh Kabupaten Banyuwangi, Kamis.

Untuk mewujudkannya, lanjut dia, ada delapan prioritas program mulai dari pengentasan kemiskinan, perluasan lapangan pekerjaan, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, dan peningkatan ekosistem produktif pelaku pariwisata, UMKM dan pertanian.

"Untuk kemiskinan sendiri, alhamdulillah, tahun kemarin tercatat di angka 7,34 persen. Untuk sekarang kami canangkan nol persen untuk kemiskinan ekstrem," kata dia.

Sedangkan sektor pendidikan sendiri yang terus digenjot adalah penurunan angka anak tidak sekolah (ATS). Hingga 26 Januari 2024, terdata ada 2.909 anak terkategori ATS. Ini mengalami penurunan signifikan jika dibanding data per September 2023 yang mencapai 5.420 anak.

"Kami mengapresiasi kepada sejumlah kecamatan yang telah melakukan penetrasi signifikan dalam menurunkan jumlah anak tidak sekolah ini. Hal tersebut perlu dicontoh oleh kecamatan lainnya," ujar dia.

Bupati Ipuk juga meminta seluruh kecamatan untuk berfokus menurunkan stunting. Hal ini menunjukkan progres yang cukup menggembirakan, jumlah balita stunting bulan timbang Desember 2023 mencapai 2.305 balita atau menurun 17,08 persen jika dibandingkan bulan timbang Februari 2023 sebanyak 2.780 balita.

"Penanganannya bukan soal gizi belaka. Tapi, juga perlu dilakukan pembenahan sanitasi, kebersihan lingkungan hingga pola hidup," tutur dia.

Selain itu, bagian dari delapan program prioritas itu antara lain penguatan modal sosial, pengelolaan lingkungan hidup, transformasi digital layanan publik, dan pembangunan infrastruktur penunjang kawasan ekonomi strategis (KES).

Berbagai usulan dari masing-masing kecamatan hasil dari musrenbang, nantinya akan menjadi bahan untuk menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tingkat Kabupaten. Dari dokumen tersebut akan menjadi pedoman program pemerintah untuk tahun 2025.